Rombongan Komisi VIII DPR Bertolak ke Arab Saudi Tinjau Komponen Biaya Haji 2023

Menurut dia, Komisi VIII memiliki sikap yang sama angka itu harus turun. Namun, lanjut dia, perlu ada diskusi lebih baik dan dalam antara Kemenag sebagai penyelenggara dan BPKH sebagai pengelola dana haji. Sebab DPR hanya sebagai badan pengawas jalannya kebijakan pemerintah.

"Jadi sikap kami dari komisi VIII ini harus turun. Dari Rp69 juta sampai berapa. Apakah tetap dalam posisi strukturnya 70:30 atau kita nanti ada aturan peralihan dari posisi saat ini sampai posisi idealnya berapa," katanya.

"Lalu perbandingannya, 70:30, 60:40 55:45 itu nanti diteliti lebih lanjut. Sehingga dalam aturan peralihan ini semuanya merasa ya fine-fine saja karena memang kondisi ekonomi kita belum pulih secara utuh. Masyarakat kita yang sekarang masih terseok-seok," ucapnya.