Sejumlah Lembaga Desak Reformasi Kebijakan Pidana Terkait Lapas

JAKARTA - Cerita Surya Anta, mantan warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, kembali menunjukkan buruknya kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal itu memunculkan berbagai sorotan publik, di antaranya dari Koalisi Pemantau Peradilan.

(Baca juga: Dirjen PAS Ancam Petugas Terbukti Narkoba Dikurung di Nusakambangan)



Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi itu meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan reformasi kebijakan pidana, termasuk perbaikan kondisi buruk Rutan dan Lapas. Mereka antara lain lembaga ICJR, IJRS, LeIP, LBH Masyarakat, KontraS, ELSAM, YLBHI, PBHI, LBH Jakarta, ICEL, ICW, PSHK, Imparsial, Puskapa, LBH Apik, dan PILNET Indonesia.

Anggota Advokasi Hukum ELSAM Sekar Banjaran menyatakan, ada tiga rekomendasi yang dinilai bisa menjadi solusi perbaikan dalam reformasi kebijakan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, desakan itu mengarahkan pada kerja pemerintah dan DPR.