Sufmi Dasco Mengaku Belum Tahu Lembaga yang Akan Dibubarkan Presiden
Selasa, 14 Juli 2020 - 14:14 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan akan membubarkan 18 lembaga nonstruktural karena dinilai tidak efektif. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum tahu lembaga yang dimaksud.
"Jadi kita memang sudah dengar itu, namun karena 18 lembaga yang akan dibubarkan itu, kita belum tahu satu per satu, sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih banyak tentang wacana pembubaran lembaga negara tersebut," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Namun, Dasco menilai bahwa pembubaran lembaga itu semangatnya adalah untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah. Sehingga, rencana itu perlu diapresiasi dan perlu dirinci kembali dan dibahas bersama.
"Nanti mana saja lembaga-lembaga yang perlu dibubarkan karena kita harus lihat nanti apa (dampaknya) terhadap tatanan negara dan efek-efek lain yang akan terjadi," imbuhnya. ( ).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra ini mengakui bahwa masih ada lembaga negara yang berkinerja lambat, tidak berfungsi secara maksimal, dan lembaga negara yang tidak perlu dari pemerintahan sebelumnya. Namun, dirinya enggan menyebut lembaga mana saja karena presiden pasti memiliki tim pakarnya sendiri. DPR pun siap memberikan masukan soal itu jika diperlukan.
"Termasuk DPR akan memberikan pendapatnya apabila bila memang sudah kita tahu lembaga-lembaga mana saja," ujar Dasco.
"Jadi kita memang sudah dengar itu, namun karena 18 lembaga yang akan dibubarkan itu, kita belum tahu satu per satu, sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih banyak tentang wacana pembubaran lembaga negara tersebut," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Namun, Dasco menilai bahwa pembubaran lembaga itu semangatnya adalah untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah. Sehingga, rencana itu perlu diapresiasi dan perlu dirinci kembali dan dibahas bersama.
"Nanti mana saja lembaga-lembaga yang perlu dibubarkan karena kita harus lihat nanti apa (dampaknya) terhadap tatanan negara dan efek-efek lain yang akan terjadi," imbuhnya. ( ).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra ini mengakui bahwa masih ada lembaga negara yang berkinerja lambat, tidak berfungsi secara maksimal, dan lembaga negara yang tidak perlu dari pemerintahan sebelumnya. Namun, dirinya enggan menyebut lembaga mana saja karena presiden pasti memiliki tim pakarnya sendiri. DPR pun siap memberikan masukan soal itu jika diperlukan.
"Termasuk DPR akan memberikan pendapatnya apabila bila memang sudah kita tahu lembaga-lembaga mana saja," ujar Dasco.
(zik)
tulis komentar anda