4 Provinsi Ini Catatkan Angka Dispensasi Nikah Tertinggi di Indonesia
Senin, 23 Januari 2023 - 17:12 WIB
Kementerian PPPA mengungkapkan ada empat provinsi dengan angka dispensasi nikah tertinggi di Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengungkapkan ada empat provinsi dengan angka dispensasi nikah tertinggi di Indonesia. Empat provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
“Data dari Pusat Data Perkara Peradilan Agama terdapat empat provinsi dengan angka dispensasi kawin yang tinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan,” ungkap Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani dikutip dari keterangan resminya, Senin (23/1/2023). Baca juga: Permohonan Dispensasi Nikah Mencapai 50 Ribu Tahun 2022
Sebelumnya tingginya angka permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi sorotan. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan tingginya permintaan dispensasi nikah itu 80% karena hamil di luar nikah.
Permintaan dispensasi nikah ini hanya dilakukan oleh calon mempelai yang berusia kurang dari batas yakni 19 tahun. Mengingat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah minimal usia 19 tahun.
Rini pun menegaskan bahwa perkawinan anak memberikan berbagai dampak negatif jangka panjang, di antaranya masalah kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka stunting hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga.
“Masih banyak yang belum menyadari bahwa perkawinan anak memicu banyak masalah seperti masalah kesehatan reproduksi perempuan, secara ekonomi belum siap karena justru perkawinan anak banyak karena faktor kesulitan ekonomi. Masalah yang menghadang lainnya adalah isu stunting, hilangnya potensi kualitas pendidikan anak dan rentan kekerasan dalam rumah tangga,” jelas Rini.
Isu perkawinan anak menurut Rini, sudah terjadi sejak lama tetapi belakangan ini kasus-kasus tersebut kembali muncul di media. “Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan fenomena perkawinan anak dan dukungan edukasi bahaya perkawinan anak sangat dibutuhkan,” tutupnya.
“Data dari Pusat Data Perkara Peradilan Agama terdapat empat provinsi dengan angka dispensasi kawin yang tinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan,” ungkap Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani dikutip dari keterangan resminya, Senin (23/1/2023). Baca juga: Permohonan Dispensasi Nikah Mencapai 50 Ribu Tahun 2022
Sebelumnya tingginya angka permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi sorotan. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan tingginya permintaan dispensasi nikah itu 80% karena hamil di luar nikah.
Permintaan dispensasi nikah ini hanya dilakukan oleh calon mempelai yang berusia kurang dari batas yakni 19 tahun. Mengingat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah minimal usia 19 tahun.
Rini pun menegaskan bahwa perkawinan anak memberikan berbagai dampak negatif jangka panjang, di antaranya masalah kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka stunting hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga.
“Masih banyak yang belum menyadari bahwa perkawinan anak memicu banyak masalah seperti masalah kesehatan reproduksi perempuan, secara ekonomi belum siap karena justru perkawinan anak banyak karena faktor kesulitan ekonomi. Masalah yang menghadang lainnya adalah isu stunting, hilangnya potensi kualitas pendidikan anak dan rentan kekerasan dalam rumah tangga,” jelas Rini.
Isu perkawinan anak menurut Rini, sudah terjadi sejak lama tetapi belakangan ini kasus-kasus tersebut kembali muncul di media. “Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan fenomena perkawinan anak dan dukungan edukasi bahaya perkawinan anak sangat dibutuhkan,” tutupnya.
(kri)
tulis komentar anda