Cak Imin: Disabilitas Punya Hak Politik Sama dan Setara
Kamis, 19 Januari 2023 - 18:34 WIB
“PKB siap memfasilitasi hak politik disabilitas, saya sudah perintahkan ke pengurus untuk mempermudah pendaftaran caleg untuk mereka. Ya karena yang tahu betul apa kebutuhan disabilitas, hak-hak mereka ya mereka, kita harus menjembataninya,” tutur Cak Imin.
Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Didiet Fitrah mengatakan partainya saat ini membuka pendaftaran calon legislatif untuk kaum disabilitas pada Pemilu 2024. "Ini merupakan inisiator Cak Imin dan kaum disabilitas ini tidak hanya subjek politik. Dan PKB juga terbuka untuk kaum disabilitas mendaftar sebagai calon legislatif," ujar Didiet.
Meski demikian, Didiet mengaku belum mendata ulang terkait dengan jumlah kaum disabilitas yang sudah mendaftar sebagai Caleg 2024 dari PKB. Sebab, hal itu masih dikalkulasi. "Kita belum bisa sampaikan dan kita masih melakukan kalkulasi," ujar Didiet.
Dalam acara tersebut, Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sunarman mengatakan kaum disabilitas harus bisa berubah.
Menurutnya, perubahan itu tidak hanya dilakukan penyandang disabilitasnya saja, tapi juga harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. "Kalau saya difabel, itu bukan salah saya. Tapi yang salah, ketika saya mau sekolah, tapi ditolak, infrastruktur juga belum mendukung," Sunarman.
Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Didiet Fitrah mengatakan partainya saat ini membuka pendaftaran calon legislatif untuk kaum disabilitas pada Pemilu 2024. "Ini merupakan inisiator Cak Imin dan kaum disabilitas ini tidak hanya subjek politik. Dan PKB juga terbuka untuk kaum disabilitas mendaftar sebagai calon legislatif," ujar Didiet.
Meski demikian, Didiet mengaku belum mendata ulang terkait dengan jumlah kaum disabilitas yang sudah mendaftar sebagai Caleg 2024 dari PKB. Sebab, hal itu masih dikalkulasi. "Kita belum bisa sampaikan dan kita masih melakukan kalkulasi," ujar Didiet.
Dalam acara tersebut, Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sunarman mengatakan kaum disabilitas harus bisa berubah.
Menurutnya, perubahan itu tidak hanya dilakukan penyandang disabilitasnya saja, tapi juga harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. "Kalau saya difabel, itu bukan salah saya. Tapi yang salah, ketika saya mau sekolah, tapi ditolak, infrastruktur juga belum mendukung," Sunarman.
(cip)
Lihat Juga :