Nilai Para Menteri Jokowi-JK, Yasonna Laoly Paling Negatif
Senin, 11 Mei 2015 - 12:41 WIB
Nilai Para Menteri Jokowi-JK, Yasonna Laoly Paling Negatif
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dinilai paling negatif dalam bingkai media dibandingkan dengan menteri kabinet kerja lainnya.
Yasonna menjadi sorotan negatif terkait konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta pemberian remisi terhadap koruptor.
"Pemberitaan negatif kepada Menkumham sebesar 6,7 persen," ujar Direktur Political Communication Institute ( Polcomm) Heri Budianto di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Dia menyampaikan, menteri mendapat penialaian negatif berikutnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno mencapai 6,3 persen, disusul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebesar 4,1 persen, dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebesar 1,4 persen.
Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat penilaian negatif setelah Rini adalah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sebesar 3,1 persen.
"Seskab mendapatkan tone pemberitaan negatif, karena dianggap pihak yang menjauhkan presiden dengan pengusungnya," jelasnya.
Pihaknya juga merilis menteri Jokowi-JK yang menjadi soroton positif selama menjabat. mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menempati peringkat pertama yakni 10,9 persen. Menurutnya, Susi dianggap sosok jujur dan tegas.
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Anies Baswedan sebesar 5,3 persen, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri 4,7 persen, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan 3,1 persen, dan Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar sebesar 2,1 persen.
"Marwan dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan (daerah terluar). Sementra Menteri Sosial Khofifah Indar Parwansa dinilai positif, karena pemberiaan kompensasi BBM dan Pelaksanaan kartu sehat," terangnya.
Hasil ini berdasarkan riset dan kajian yang dilakukan Polcomm dengan teknik pengumulan data berupa berita sebanyak 32,047 berita di 15 media massa nasional.
Metode riset yang digunakan adalah content analysis dan discourse analysis dengan pemberitaan enam bulan dengan rentang waktu Oktober 2014-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.
Baca: Jokowi Lakukan Kegaduhan kalau Tak Reshuffle.
Yasonna menjadi sorotan negatif terkait konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta pemberian remisi terhadap koruptor.
"Pemberitaan negatif kepada Menkumham sebesar 6,7 persen," ujar Direktur Political Communication Institute ( Polcomm) Heri Budianto di Hotel Grand Alia Cikini, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Dia menyampaikan, menteri mendapat penialaian negatif berikutnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno mencapai 6,3 persen, disusul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebesar 4,1 persen, dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebesar 1,4 persen.
Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat penilaian negatif setelah Rini adalah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sebesar 3,1 persen.
"Seskab mendapatkan tone pemberitaan negatif, karena dianggap pihak yang menjauhkan presiden dengan pengusungnya," jelasnya.
Pihaknya juga merilis menteri Jokowi-JK yang menjadi soroton positif selama menjabat. mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menempati peringkat pertama yakni 10,9 persen. Menurutnya, Susi dianggap sosok jujur dan tegas.
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Anies Baswedan sebesar 5,3 persen, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri 4,7 persen, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan 3,1 persen, dan Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar sebesar 2,1 persen.
"Marwan dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan (daerah terluar). Sementra Menteri Sosial Khofifah Indar Parwansa dinilai positif, karena pemberiaan kompensasi BBM dan Pelaksanaan kartu sehat," terangnya.
Hasil ini berdasarkan riset dan kajian yang dilakukan Polcomm dengan teknik pengumulan data berupa berita sebanyak 32,047 berita di 15 media massa nasional.
Metode riset yang digunakan adalah content analysis dan discourse analysis dengan pemberitaan enam bulan dengan rentang waktu Oktober 2014-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.
Baca: Jokowi Lakukan Kegaduhan kalau Tak Reshuffle.
(kur)
