Masa Depan Demokrat

Sebagian partai politik telah menggelar mekanisme internal konsolidasi kepengurusan.

Ada yang berujung pengokohan figur sentral mereka lewat cara aklamasi seperti terjadi di Hanura, Gerindra, PDIP, PKPI, dan Golkar kubu munas Bali, ada pula yang menempuh jalur kompetisi terbuka seperti PAN dan PBB. Kini, giliran Partai Demokrat yang menggelar Kongres IV pada 11-13 Mei di Surabaya. Inilah momentum politik yang menjadi ujian daya tahan Demokrat setelah tak lagi menjadi partai berkuasa.

Meminjam perspektif teori Evolusi Sosiokultural dari Darwin, ada prinsip survival of the fittest, yakni yang dapat bertahan adalah yang paling mampu menyesuaikan diri. Mungkinkah Demokrat mampu menyesuaikan diri di tengah tantangan eksistensi diri mereka sebagai partai di luar kekuasaan?

Faktor SBY

Tak dapat dinafikan, keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Demokrat masih sangat dominan. SBY merupakan figur sentral karena selain sebagai pelopor, ikon partai, nilai jual, dia juga masih memiliki peran signifikan sebagai perekat atau solidarity maker dalam kohesi politik antar faksi yang ada di Demokrat.

Kongres Demokrat kali ini sepertinya tak akan menghasilkan sesuatu yang mengejutkan seperti kongres ketiga di Bandung tahun 2010 yang memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum mengalahkan kandidat yang diberi dukungan kubu Cikeas (SBY). Titik kulminasi politik Demokrat terjadi saat SBY “turun gunung” memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan dan penertiban partai serta mempersilakan Anas untuk fokus menghadapi masalah hukumnya.

Anas pun secara resmi digantikan SBY lewat Kongres Luar Biasa. Itulah babak baru Demokrat di mana SBY yang saat itu masih menjabat sebagai presiden harus berjibaku dengan urusan partai. SBY memang pernah berjanji, bahwa dirinya hanya akan menghantar Demokrat hingga 2015.

Jika ditelaah dalam konteks saat itu, orang berpikir SBY hanya akan mengawal proses transisi dan terlibat mengurusi Demokrat sebagai bagian dari manajemen krisis saat Anas ditetapkan sebagai tersangka KPK dan harus mengikuti serangkaian proses pengadilan yang panjang serta menyita perhatian publik. Kini, SBY sepertinya belum berniat “pensiun” dari posisinya sebagai ketua umum Demokrat.

Paling tidak ada tiga faktor yang relevan menjadi bahan analisis mengapa SBY masih tetap akan melaju menjadi nakhoda Demokrat. Pertama, soal kepastian dan kenyamanan posisi politik Demokrat ditengahfragmentasi kekuatan politik yang ada saat ini. Alasan ini, terkait dengan titik keseimbangan politik Demokrat sebagai partai penyeimbang di luar kekuasaan.

Demokrat saat ini adalah Demokrat yang rawan konflik. Tak disangkal bahwa faksi-faksi yang bertarung di Demokrat, nyata adanya terlebih saat faksi Anas dipinggirkan dari arus utama pengelolaan basis struktur partai. Faksi-faksi yang sudah lama bertarung ini, diamdiam bisa saja menunggu dan akan memanfaatkan momentum politik sebagai bentuk ekspresi perlawanan simbolik maupun politisnya.

Tekanan juga sesungguhnya datang dari kekuatan di luar partai. Misalnya dari kelompok berkuasa maupun kelompok lain yang memiliki kepentingan atas sikap dan orientasi politik Demokrat saat ini dan di masa mendatang. Sejumlah parpol mengalami perpecahan, misalnya PPP dan Partai Golkar.

Demokrat tentu tak ingin partainya mengalami hal yang sama, sehingga sangat mungkin lebih memprioritaskan strategi tak berisiko dengan mengukuhkan ulang SBY sebagai ketua umum Demokrat melalui aklamasi atau jika pun ada kompetisi hanya dengan kandidat bayangan (shadow candidate).

Kedua, Demokrat belum percaya diri melaju tanpa sosok SBY di tengah mepetnya persiapan jelang momentum pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Bulan Juli tahapan pencalonan kandidat yang akan bertarung di 268 daerah sudah dimulai. Jika SBY kembali menjadi calon, arus utama elite Demokrat yang ada saat ini tentu lebih mudah mengondisikan basis struktur partai karena tak akan ada perubahan masif dan eksesif.

Lain halnya jika sosok yang menang itu adalah orang dari faksi berbeda, tentu akan terjadi sirkulasi elite yang signifikan. SBY juga sepertinya masih akan diposisikan sebagai magnet jualan politik di sejumlah pilkada yang akan digelar. Ketiga, SBY sebagai sosok dengan karakter sangat hati-hati, sepertinya masih membutuhkan tunggangan politik yang bisa dikendalikannya langsung.

Setelah lengser dari jabatannya sebagai presiden, bukan berarti dia tak lagi mendapat tekanan. Dialektika relasional SBY dengan pemerintahan Jokowi dan partai-partai lain yang ada saat ini, memosisikan SBY memiliki kebutuhan memegang kendali Demokrat.

Personalisasi Politik

Meskipun masih adanya kebutuhan sangat kuat pada sosok SBY, seharusnya Demokrat tidak mengorbankan modernisasi politik di tubuh partai. Ciri partai modern dan demokratis adalah kesempatan yang sama bagi seluruh kader partai untuk berkompetisi secara sehat. Jangan fobia dengan sejumlah sosok yang secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menjadi kandidat.

Tak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan, karena siapa pun yang bertarung dengan SBY dalam perebutan ketum Demkrat, SBY masih menang. Oleh karena itulah hal utama yang harus dipastikan SBY dalam kongres Demokrat kali ini adalah memberi teladan dan legacy yang baik dalam pelembagaan politik di partainya.

SBY wajib memastikan masa depan Demokrat ada pada kuatnya sistem bukan karena ketergantungan pada sosok. Ini artinya, SBY harus sudah mentransformasi kekuatan dirinya menjadi kekuatan sistem. Tak keliru jika sebuah organisasi memiliki figur kuat, tetapi sistem harus ditata dan siapa pun yang berada dalam sistem harus tunduk patuh pada aturan main yang ditetapkan sistem.

Bukan sebaliknya, sistem menjadi subordinat dari figur, sehingga terjadi feodalisasi, bahkan oligarki partai politik. Ketergantungan sangat kuat pada sosok SBY akan membuat terjadinya personalisasi politik di tubuh Demokrat. SBY adalah Demokrat dan seluruh kekuatan sistem tanpa SBY akan lumpuh tanpa kuasa. Masa depan Demokrat akan ditentukan dua hal.

Pertama, hadirnya Demokrat di masyarakat. Jika Demokrat ingin reborn ke posisinya sebagai partai pemenang pemilu, mereka harus menunjukkan niat baik dan niat politik dalam mengoptimalkan fungsifungsi partai di tengah dinamika kehidupan masyarakat dalam kesehariannya.

Kedua, konsistensi Demokrat dalam posisi politiknya saat ini yakni sebagai kekuatan penyeimbang di luar kekuasaan. Menjadi partai di luar kekuasaan harusnya menjadi momentum untuk memperbaiki eksistensi diri Demokrat sebagai partai modern.

DR Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta