Permalukan Presiden Jokowi, PDIP Semprot Seskab Andi
Kamis, 30 April 2015 - 06:33 WIB
Permalukan Presiden Jokowi, PDIP Semprot Seskab Andi
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa gerah dengan situasi di lingkaran Istana Negara, khususnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto yang cenderung sering mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terakhir adalah terkait dengan gonjang-ganjing tentang hutang atau tidak hutangnya Indonesia kepada International Money Fund (IMF).
Politikus PDIP TB Hasanuddin mengatakan, apa yang disinggung oleh Presiden Jokowi terkait utang IMF yang kemudian dikoreksi oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga Menkeu Bambang Brojonegoro, membuktikan bahwa pemasok data presiden tidak profesional.
"Sangat memprihatinkan. Sesungguhnya sejak zaman Presiden Ibu Mega pun sudah mulai proses pelunasan itu dan dilanjutkan oleh Presiden SBY tahun 2005 dan seterusnya. Yang memprihatinkan adalah para pejabat di sekitar presiden masih mentah, mereka belum punya pengalaman di pemerintahan, terutama konon Seskab (Andi Widjajanto) yang memberikan informasi," ujarTB Hasanuddin kepada SINDO di Jakarta, Rabu 29 April 2015.
PDIP selaku partai pengusung dan pendukung pemerintah tentu kasihan dengan Presiden Jokowi yang berulang kali diberi data sampah yang menyesatkan rakyat. Menurut dia, Presiden harus melihat dan menyikapi itu sebagai catatan penting karena kalau dibiarkan tentu akan mengurangi wibawa dan kredibilitasnya.
Namun soal apa tindakan yang harus diambil Presiden Jokowi, PDIP menyerahkan saja kepada presiden yang punya hak peregoratif. "Silakan mau diapain. Apakah hak itu mau dipakai atau sudah nyaman dengan situasi seperti sekarang ini," ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam pidato di depan para pemimpin negara Asia Afrika, Presiden Jokowi mengkritik sejumlah lembaga internasional. Selain PBB, Jokowi juga mengkritik keberadaan dua lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, yakni Bank Dunia dan IMF.
"Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh World Bank, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," kata Jokowi dalam pidatonya di KAA, Rabu 22 April 2015.
Pidato Presiden Jokowi itu kemudian dikoreksi oleh mantan Presiden SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono. SBY mengaku terpaksa mengoreksi pernyataan Jokowi mengenai IMF karena Indonesia sudah melunasi ke lembaga tersebut.
"Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka dan berdaulat untuk merancang pembangunan ekonomi kita," kicau SBY.
SBY menyatakan, Indonesia telah melunasi seluruh utang ke IMF yang keseluruhannya senilai USD9,1 miliar. SBY menyebutkan, pembayaran terakhir dilakukan pada tahun 2006, atau empat tahun lebih cepat dari jadwal.
Sebagai Presiden Indonesia saat itu, kata SBY, keputusan untuk mempercepat pelunasan utang IMF diambil atas dasar tiga alasan penting, yakni keputusan itu dilakukan karena ekonomi Indonesia sudah tumbuh relatif tinggi, sektor riil mulai bergerak, fiskal aman, dan cadangan devisa cukup kuat.
"Kita tidak lagi didikte dan minta persetujuan kepada IMF dan negara-negara donor (CGI) dalam pengelolaan ekonomi, termasuk penyusunan APBN. Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan dan merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu," tulis SBY.
Atas koreksi dari SBY tersebut, Seskab Andi masih berkilah bahwa data utang tersebut tercantum dalam buku berjudul, 'Statistik Utang Luar Negeri Indonesia'. Buku tersebut diterbitkan Januari tahun 2015 oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Menurut Andi, berdasar buku tersebut dia mengakui bahwa pada tahun 2006 Indonesia tidak lagi memiliki utang dengan IMF. Namun pada 2009, saat SBY masih Presiden muncul lagi utang ke IMF sebesar USD3 miliar.
"Posisi utang luar negeri Indonesia menurut kreditor dari statistik utang luar negeri Indonesia dari kementerian keuangan. Di 2006 memang kita tidak memiliki utang dengan IMF tapi muncul lagi tahun 2009, besarnya USD3 miliar terus ada sampai hari ini," kata Andi, Selasa 28 April 2015.
Terkait polemik itu, Wapres JK dan Menkeu Bambang Brojonegoro juga sudah menyampaikan koreksi. Menurut JK dan Bambang, pemerintah sudah melunasi utangnya kepada IMF pada 2006 silam.
"Ya memang kalau utang kita IMF itu terjadi saat krisis 1998, USD25 miliar. Nah itu memang jelas itu sudah kita lunasi pada tahun 2006," kata JK.
Kritik keras terhadap Seskab Andi juga sebelumnya disampaikan politikus PDIP yang juga Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Muhammad Yamin.
Dia mengecam tindakan Andi yang mengaku dan mengumbar ke publik sebagai bagian dari pembuat pidato pembukaan Presiden Jokowi dalam acara Konferensi Asia Afrika (KAA) di JCC, yang mendapatkan banyak pujian.
"Saya memintakan kepada pembantu Presiden Jokowi untuk tidak merecoki pidato Presiden dengan sifat kekanak-kanankan. Jangan berlaku seperti itu, bekerjalah secara profesional," ujar Yamin.
Politikus PDIP TB Hasanuddin mengatakan, apa yang disinggung oleh Presiden Jokowi terkait utang IMF yang kemudian dikoreksi oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga Menkeu Bambang Brojonegoro, membuktikan bahwa pemasok data presiden tidak profesional.
"Sangat memprihatinkan. Sesungguhnya sejak zaman Presiden Ibu Mega pun sudah mulai proses pelunasan itu dan dilanjutkan oleh Presiden SBY tahun 2005 dan seterusnya. Yang memprihatinkan adalah para pejabat di sekitar presiden masih mentah, mereka belum punya pengalaman di pemerintahan, terutama konon Seskab (Andi Widjajanto) yang memberikan informasi," ujarTB Hasanuddin kepada SINDO di Jakarta, Rabu 29 April 2015.
PDIP selaku partai pengusung dan pendukung pemerintah tentu kasihan dengan Presiden Jokowi yang berulang kali diberi data sampah yang menyesatkan rakyat. Menurut dia, Presiden harus melihat dan menyikapi itu sebagai catatan penting karena kalau dibiarkan tentu akan mengurangi wibawa dan kredibilitasnya.
Namun soal apa tindakan yang harus diambil Presiden Jokowi, PDIP menyerahkan saja kepada presiden yang punya hak peregoratif. "Silakan mau diapain. Apakah hak itu mau dipakai atau sudah nyaman dengan situasi seperti sekarang ini," ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam pidato di depan para pemimpin negara Asia Afrika, Presiden Jokowi mengkritik sejumlah lembaga internasional. Selain PBB, Jokowi juga mengkritik keberadaan dua lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, yakni Bank Dunia dan IMF.
"Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh World Bank, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," kata Jokowi dalam pidatonya di KAA, Rabu 22 April 2015.
Pidato Presiden Jokowi itu kemudian dikoreksi oleh mantan Presiden SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono. SBY mengaku terpaksa mengoreksi pernyataan Jokowi mengenai IMF karena Indonesia sudah melunasi ke lembaga tersebut.
"Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka dan berdaulat untuk merancang pembangunan ekonomi kita," kicau SBY.
SBY menyatakan, Indonesia telah melunasi seluruh utang ke IMF yang keseluruhannya senilai USD9,1 miliar. SBY menyebutkan, pembayaran terakhir dilakukan pada tahun 2006, atau empat tahun lebih cepat dari jadwal.
Sebagai Presiden Indonesia saat itu, kata SBY, keputusan untuk mempercepat pelunasan utang IMF diambil atas dasar tiga alasan penting, yakni keputusan itu dilakukan karena ekonomi Indonesia sudah tumbuh relatif tinggi, sektor riil mulai bergerak, fiskal aman, dan cadangan devisa cukup kuat.
"Kita tidak lagi didikte dan minta persetujuan kepada IMF dan negara-negara donor (CGI) dalam pengelolaan ekonomi, termasuk penyusunan APBN. Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan dan merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu," tulis SBY.
Atas koreksi dari SBY tersebut, Seskab Andi masih berkilah bahwa data utang tersebut tercantum dalam buku berjudul, 'Statistik Utang Luar Negeri Indonesia'. Buku tersebut diterbitkan Januari tahun 2015 oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Menurut Andi, berdasar buku tersebut dia mengakui bahwa pada tahun 2006 Indonesia tidak lagi memiliki utang dengan IMF. Namun pada 2009, saat SBY masih Presiden muncul lagi utang ke IMF sebesar USD3 miliar.
"Posisi utang luar negeri Indonesia menurut kreditor dari statistik utang luar negeri Indonesia dari kementerian keuangan. Di 2006 memang kita tidak memiliki utang dengan IMF tapi muncul lagi tahun 2009, besarnya USD3 miliar terus ada sampai hari ini," kata Andi, Selasa 28 April 2015.
Terkait polemik itu, Wapres JK dan Menkeu Bambang Brojonegoro juga sudah menyampaikan koreksi. Menurut JK dan Bambang, pemerintah sudah melunasi utangnya kepada IMF pada 2006 silam.
"Ya memang kalau utang kita IMF itu terjadi saat krisis 1998, USD25 miliar. Nah itu memang jelas itu sudah kita lunasi pada tahun 2006," kata JK.
Kritik keras terhadap Seskab Andi juga sebelumnya disampaikan politikus PDIP yang juga Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Muhammad Yamin.
Dia mengecam tindakan Andi yang mengaku dan mengumbar ke publik sebagai bagian dari pembuat pidato pembukaan Presiden Jokowi dalam acara Konferensi Asia Afrika (KAA) di JCC, yang mendapatkan banyak pujian.
"Saya memintakan kepada pembantu Presiden Jokowi untuk tidak merecoki pidato Presiden dengan sifat kekanak-kanankan. Jangan berlaku seperti itu, bekerjalah secara profesional," ujar Yamin.
(kri)
