Menggali Makna Politik Sebenarnya
Senin, 20 April 2015 - 09:12 WIB
Menggali Makna Politik Sebenarnya
A
A
A
Situasi politik dan nasib rakyat sejatinya merupakan hukum kausalitas, situasi politik sebagai sebab dan nasib rakyat sebagai akibat.
Menuju usianya yang ke-70, situasi politik di Indonesia masih berada di dalam kekeruhan. Rakyat pun sering menjadi korban kekeruhan itu. Pada perkembangan sejarah bangsa, Indonesia pernah berada di dalam kekisruhan politik demokrasi parlementer yang tak punya pemerintah stabil. Proses pembelajaran politik ini pada akhirnya membuahkan sistem baru, demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno langsung.
Akan tetapi sistem ini tidak juga berhasil membawa kesejahteraan rakyat. Sistem ini pun berujung pada sistem baru, demokrasi Pancasila bentukan Presiden Soeharto, yang pada awalnya membawa perubahan menjanjikan, tatapi pada akhirnya juga berakhir pada pengorbanan kesejahteraan rakyat.
Setelah Reformasi dibuka, masyarakat Indonesia berharap pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Masa ini ditandai dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Hal ini tentu perlu didukung semua lapisan elemen masyarakat Indonesia. Sayangnya, akhir-akhir ini gejala konflik politik muncul lagi.
Pemberitaan di berbagai media menunjukkan bukti itu. Ironisnya, rakyat perlahan kembali menjadi korban. Kekisruhan politik ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Selain menyelenggarakan semua program kerja yang ditawarkan di masa kampanye, Jokowi-JK mau tidak mau harus menyelesaikan kekisruhan politik ini agar tidak berlarut-larut dan menghambat programprogram kerja yang telah disusun rapi.
Bila tidak, sejarah pada periode sebelumnya dapat terulang kembali. Dalam hal ini, ketegasan kepemimpinan Jokowi-JK diuji oleh publik. Para elite politik pun perlu menyadari hal ini. Sebagai pelaku dalam berjalannya roda perpolitikan Indonesia, para elite politik harus mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap tindakannya.
Untuk itu, kesadaran atas kesejahteraan dan pada realitas nasib rakyat harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan segala tindakan politik berbangsa dan bernegara.
Savran Billahi
Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah, Sekretaris Umum Pers Suara Mahasiswa UI
Menuju usianya yang ke-70, situasi politik di Indonesia masih berada di dalam kekeruhan. Rakyat pun sering menjadi korban kekeruhan itu. Pada perkembangan sejarah bangsa, Indonesia pernah berada di dalam kekisruhan politik demokrasi parlementer yang tak punya pemerintah stabil. Proses pembelajaran politik ini pada akhirnya membuahkan sistem baru, demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno langsung.
Akan tetapi sistem ini tidak juga berhasil membawa kesejahteraan rakyat. Sistem ini pun berujung pada sistem baru, demokrasi Pancasila bentukan Presiden Soeharto, yang pada awalnya membawa perubahan menjanjikan, tatapi pada akhirnya juga berakhir pada pengorbanan kesejahteraan rakyat.
Setelah Reformasi dibuka, masyarakat Indonesia berharap pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Masa ini ditandai dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Hal ini tentu perlu didukung semua lapisan elemen masyarakat Indonesia. Sayangnya, akhir-akhir ini gejala konflik politik muncul lagi.
Pemberitaan di berbagai media menunjukkan bukti itu. Ironisnya, rakyat perlahan kembali menjadi korban. Kekisruhan politik ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Selain menyelenggarakan semua program kerja yang ditawarkan di masa kampanye, Jokowi-JK mau tidak mau harus menyelesaikan kekisruhan politik ini agar tidak berlarut-larut dan menghambat programprogram kerja yang telah disusun rapi.
Bila tidak, sejarah pada periode sebelumnya dapat terulang kembali. Dalam hal ini, ketegasan kepemimpinan Jokowi-JK diuji oleh publik. Para elite politik pun perlu menyadari hal ini. Sebagai pelaku dalam berjalannya roda perpolitikan Indonesia, para elite politik harus mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap tindakannya.
Untuk itu, kesadaran atas kesejahteraan dan pada realitas nasib rakyat harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan segala tindakan politik berbangsa dan bernegara.
Savran Billahi
Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah, Sekretaris Umum Pers Suara Mahasiswa UI
(ftr)
