Jokowi Bagikan KIS ke Buruh Kebun

DELISERDANG - Sebanyak 516 kepala keluarga (KK) buruh kebun PTPN III, Desa Sei Karang, Kabupaten Deli Serdang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.

Pembagian 5.641 kartu KIS yang dilaksanakan di tengah kebun karet PTPN III ini disambut antusias warga. Tak hanya penerima KIS, warga sekitar perkebunan juga turut menyaksikan langsung pembagian tersebut. Dalam sambutannya, Jokowi mengaku sangat senang membagikan langsung kartu tersebut.

”Kepada seluruh keluarga yang sore ini hadir saya sangat senang dan bangga sekali bisa hadir di tempat ini. Di bawah pohon karet yang luar biasa luasnya,” ujar Jokowi menyapa ratusan warga dan buruh di perkebunan PTPN III. Menurut Jokowi, bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya sehat semua. Setelah kesehatan, kata Jokowi, baru yang terpenting adalah soal pendidikan (Kartu Indonesia Pintar/KIP).

”Kalau melupakan kesehatan jangan harap bangsa kita menjadi bangsa yang maju bangsa yang besar. Sehat dulu. Setelah sehat nanti baru sekolah (pendidikan),” paparnya. Jokowi menuturkan, pada 2015 nanti akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, Jokowi berharap peran dan fungsi dua kartu itu (KIS dan KIP) dapat memberikan tempat kepada rakyat Indonesia agar dapat berkompetisi. Karena kompetisi yang dihadapi nantinya bukan hanya antarsesama.

”Rakyat harus tahu bahwa kompetisi sekarang ini bukan antara kota dengan kota, bukan antarprovinsi, tetapi persaingan sumber daya manusia dengan negara-negara lain. Hati-hati kalau kita tidak sehat dan tidak pintar akan kalah bersaing. Saya tidak mau rakyat Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara lain,” papar dia. Selain KIS, sambungnya, diluncurkan juga Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kini, kedua kartu tersebut sudah selesai semua dan tinggal dibagikan.

Untuk itu, masyarakat diminta tidak mengeluh jika tidak mendapatkan kedua kartu. Sebab sudah ada aturan orang-orang yang dapat menerima KIS dan KIP ini. Pada kunjungannya itu, hadir juga Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris, serta Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan pemerintah menyiapkan sekitar 2 juta lebih KIS sebagai buffer atau penyangga. Dengan demikian, menurut Puan, jumlah total KIS yang diterbitkan menjadi sebanyak 88,4 juta dari rencana semula yang direncanakan sebanyak 86 juta kartu.

”Kita akan menerbitkan sebanyak 88 juta lebih KIS dari rencana sebanyak 86 jutaan kartu. Ini lebih banyak sekitar 2 juta kartu yang akan digunakan sebagai penyangga bagi masyarakat,” ujar Puan seusai menemani Presiden Jokowi membagikan KIS kepada para pekerja perkebunan di Kabupaten Deliserdang. Buffer atau penyangga ini diperlukan karena tidak semua keluarga, terutama keluarga yang selama ini terpinggirkan, bisa terdata.

Keluarga yang terpinggirkan ini terutama adalah mereka yang tunawisma. Pembagian kartu yang dilakukandiarealperkebunanPTPN III ini sendiri menurut Puan secara simbolis menandai pembagian kartu untuk para pekerja BUMN. ”Kita akan luncurkan sekaligus 3 kartu, yaitu KIS, KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), di 9 provinsi dan 12 kabupaten/ kota. Insya Allah akan diberikan 88 juta KIS, 20 juta KIP, dan 17 juta KKS,” tegasnya.

Ditanyakan mengenai masih banyaknya suara sumbang akan program yang dilakukan pemerintah ini, Puan menjelaskan bahwa pemerintah fokus untuk merealisasi janji untuk membuat ketiga kartu ini. Sementara itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan untuk memaksimalkan pelayananBPJSbagi masyarakat, kementriannya akan fokus untuk mengembangkan puskesmas.

Nila memahamibahwarumahsakittidak akan mampu menampung semua pasien BPJS dan oleh karena itu pilihan untuk mengembangkan puskesmas adalah satu hal yang paling masuk akal. ”Banyak masyarakat yang sakit mungkin tidak bisa dilayani rumah sakit. Oleh karena itu pemerintah akan mengembangkan puskesmas. Jika puskesmas dikuatkan, diharapkan pasien BPJS tidak perlu ke rumah sakit untuk berobat, tapi cukup di puskesmas. Rumah sakit nantinya hanya akan melayani pasien yang tidak bisa ditangani puskesmas,” tegasnya.

DirekturUtamaBPJSKesehatan Fachmi Idris mengungkapkan sejak diluncurkan tanggal 3 November 2014, KIS merupakan salah satu program unggulan dalam pemerintahan Jokowi. KIS ini adalah tanda kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan.

Mekanisme yang diterapkan dalam KIS adalah sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS diberikan kepada seluruh peserta jaminan kesehatan, termasuk penerima bantuan iuran (PBI).

Siti amelia