KIH Berencana Bentuk Setgab untuk Efektifkan Komunikasi
Selasa, 14 April 2015 - 13:09 WIB
KIH Berencana Bentuk Setgab untuk Efektifkan Komunikasi
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai partai pendukung pemerintah berencana membuat sekretariat gabungan (Setgab). Sebelumnya Setgab pernah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjembatani komunikasi antara presiden dengan partai politik pengusungnya.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, selama ini belum terbentuk satu pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antar partai pengusung dengan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, kata dia, perlu dilakukan satu upaya untuk menyepakati model komunikasi dan model koordinasi yang efektif.
"Ya harus gitulah, perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," ujar Basarah di Nusantara II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (14/4/2015).
Di Kongres PDIP kemarin pun, lanjut dia, disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDIP, partai pengusung dan pemerintah.
"Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk Setgab atau nama lain," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR itu belum dapat memastikan, seperti apa model dan manteri pembicaraan yang akan menjembatani komunikasi antara parpol pendukung dengan pemerintah. Namun, Basarah memastikan, usulan dibentuknya setgab ini bukan karena komunikasi antara presiden dan parpol pedukung memiliki kendala.
"Bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," tandasnya.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, selama ini belum terbentuk satu pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antar partai pengusung dengan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, kata dia, perlu dilakukan satu upaya untuk menyepakati model komunikasi dan model koordinasi yang efektif.
"Ya harus gitulah, perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," ujar Basarah di Nusantara II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (14/4/2015).
Di Kongres PDIP kemarin pun, lanjut dia, disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDIP, partai pengusung dan pemerintah.
"Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk Setgab atau nama lain," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR itu belum dapat memastikan, seperti apa model dan manteri pembicaraan yang akan menjembatani komunikasi antara parpol pendukung dengan pemerintah. Namun, Basarah memastikan, usulan dibentuknya setgab ini bukan karena komunikasi antara presiden dan parpol pedukung memiliki kendala.
"Bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," tandasnya.
(kri)
