KPU Pertanyakan Pernyataan Akbar Faizal

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi pernyataan politisi NasDem Akbar Faizal, yang menyebut sistem informasi dan teknologi milik KPU mudah diserang oleh pihak luar, khususnya pada saat Pemilu 2014 berlangsung.

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, tuduhanitu tidak berdasar dan harus dibuktikan kebenarannya. Pasalnya, selama proses penghitungan dan rekapitulasi baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres), pihaknya tidak menggunakan sistem jaringan.

”Kami tidak online, semuanya manual mulai tingkat TPS (tempat pemungutan suara) hingga pusat. Bahwa hasilnya kemudian kami umumkan secara online itu memang iya,” ujar Hadar saat ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, kemarin. Dengan cara manual semacam itu, Hadar pun mempertanyakan dari mana cara seseorang dapat mencuri data milik KPU melalui jaringan IT.

Karena dengan cara manual maka menutup kemungkinan pihak lain melakukan peretasan terhadap situs milik KPU. ”Kalaupun memang mau meretas juga untuk apa? Toh, data-datayangkamimiliki ini kan terbuka, siapa saja bisa mengunduhnya,” tanya Hadar.

Seperti diketahui, sebelumnya politikus NasDem Akbar Faizal sempat menyebut adanya usaha Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan memanipulasi data KPU dengan menggunakan mobil yang ditempatkan di depan gedung KPU, namun mampu menyedot data yang ada di dalam gedung.

Ucapan anggota DPR Komisi III itu sendiri termuat dalam pesan layanan WhatsApp yang dikirimkannya ke Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, dan belakangan bocor ke publik. Sejumlah pihak mendesak agar pernyataan Akbar Faizal ditindaklanjuti kebenarannya. Hal itu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2014 bebas dari kecurangan dan manipulasi data.

”Ada hal yang sangat serius dan memerlukan penggalianlebihmendalamdari pengakuan Akbar Faizal tersebut. Sebab kalau disebutkan Luhut terkait dengan adanya teknologi yang cukup memarkirkan mobil di depan kantor KPU lalu seluruh data-data KPU bisa tersedot oleh teknologi itu, maka patut dicurigai ada kegiatan pencurian data pemilu di situ,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin.

Said pun meminta kepada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan secara jujur dan terbuka soal perannya terkait sistem IT yang disebut oleh Akbar Faizal.

Ucapan dari mantan jenderal TNI itu dilakukan agar publik tidak menduga-duga adanya kecurangan atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu pada masa pilpres dengan menggunakan teknologi penyedotan data.

Dian ramdhani