Menteri Berjalan Sendiri, Jokowi Perlu Rombak Kabinet
Rabu, 08 April 2015 - 07:31 WIB
Menteri Berjalan Sendiri, Jokowi Perlu Rombak Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) 39/2015 tentang tunjangan bantuan pembelian mobil pejabat negara semakin membuktikan bahwa koordinasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pembantunya sangat lemah.
Menteri-menteri Jokowi terkesan berjalan sendiri dalam sejumlah kebijakan strategis, sehingga Jokowi perlu merombak kabinetnya.
"Jika memang menteri-menteri tidak menjalankan instruksi presiden lalu berjalan sendiri, patut menteri tersebut diganti dan presiden melakukan reshuffle," kata pengamatk komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto ketika dihubungi di Jakarta, Selasa 7 April 2015.
Heri berpendapat, sebagai presiden, Jokowi semestinya lebih teliti dalam mengambil kebijakan dan mencerna setiap kebijakan yang diusulkan dari kementerian yang merupakan pembantunya.
Menurutnya, perlu dipertanyakan juga, apakah kebijakan yang diteken presiden tersebut karena presiden kurang teliti atau menteri yang tidak berkomunikasi dengan presiden.
"Nah, jika yang kedua maka bisa dikatakan bahwa menteri demikian jalan sendiri dan lemah koordinasi pada presiden," ujar Direktur Eksekutif PolcoMM Institute itu.
Menteri-menteri Jokowi terkesan berjalan sendiri dalam sejumlah kebijakan strategis, sehingga Jokowi perlu merombak kabinetnya.
"Jika memang menteri-menteri tidak menjalankan instruksi presiden lalu berjalan sendiri, patut menteri tersebut diganti dan presiden melakukan reshuffle," kata pengamatk komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto ketika dihubungi di Jakarta, Selasa 7 April 2015.
Heri berpendapat, sebagai presiden, Jokowi semestinya lebih teliti dalam mengambil kebijakan dan mencerna setiap kebijakan yang diusulkan dari kementerian yang merupakan pembantunya.
Menurutnya, perlu dipertanyakan juga, apakah kebijakan yang diteken presiden tersebut karena presiden kurang teliti atau menteri yang tidak berkomunikasi dengan presiden.
"Nah, jika yang kedua maka bisa dikatakan bahwa menteri demikian jalan sendiri dan lemah koordinasi pada presiden," ujar Direktur Eksekutif PolcoMM Institute itu.
(maf)
