Partai Politik, Jantung Demokrasi
Kamis, 02 April 2015 - 11:56 WIB
Partai Politik, Jantung Demokrasi
A
A
A
Rangga Kusumo
Mahasiswa Ilmu Politik FISIP,
Ketua Umum FSI FISIP
Jumat, 20 Maret 2015 yang lalu ”Jaket Kuning” kembali turun ke jalan, menyuarakan aspirasinya untuk membela rakyat dengan penyelenggaraan Rapat Akbar di Kampus Salemba yang penuh sejarah itu, menandakan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Ya, benar bahwa akhir-akhir ini rakyat Indonesia disuguhkan berbagai berita mengenai kisruh yang terjadi antar elite politik di negeri ini. Muncul pertanyaan, siapa yang harus disalahkan? Bagaimana solusi ke depannya? Jawaban penulis sederhana, kuncinya ada di partai politik.
Mengapa? karena mereka yang sedang kisruh, orang-orang yang saat ini menjadi penentu kebijakan publik itu, khususnya mereka yang berada di legislatif maupun eksekutif adalah mereka yang berasal dari partai politik. Menurut analisis penulis, setidaknya permasalahan utama dari parpol yang harus segera diselesaikan adalah pendanaan parpol, proses rekrutmen, dan program pembinaan kader parpol.
Pertama , terkait pendanaan parpol di mana negara faktanya kurang dalam memberikan subsidi kepada parpol. Kedua , terkait proses rekrutmen kader di mana banyak parpol yang masih ”sembarangan” dalam proses rekrutmen untuk menjadi kader partai. Ketiga , tentang program pembinaan parpol yang tidak serius di mana menurut penulis hal ini menjadi sebab tidak berkualitasnya kader parpol yang ada dalam parlemen.
Tentu ada solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama misalnya terkait pendanaan parpol, harus ada usulan tentang kebijakan peningkatan pendanaan parpol dari APBN, misalnya yang telah diusulkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo belum lama ini yang mewacanakan akan ada bantuan Rp1 triliun kepada parpol setiap tahun, tentu dengan catatan harus transparan dan akuntabel.
Kemudian permasalahan rekrutmen, sebuah parpol seharusnya memiliki sistem rekrutmen yang terprogram dengan jelas. Maksudnya, proses seleksi orang yang akan masuk ke dalam parpol dan yang akan dicalonkan untuk maju dalam kontestasi politik harus kader yang benar-benar telah siap, khususnya siap dari segi pemahaman terhadap ideologi partainya serta tentunya yang memiliki integritas.
Terakhir untuk pembinaan kader, menurut penulis ini menjadi kunci untuk menciptakan kader yang benarbenar berkualitas, kader yang benar-benar akan menyuarakan aspirasi rakyat ketika telah menduduki kekuasaan di pemerintahan, serta kader yang memiliki pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai yang akan diperjuangkan oleh parpolnya.
Mahasiswa Ilmu Politik FISIP,
Ketua Umum FSI FISIP
Jumat, 20 Maret 2015 yang lalu ”Jaket Kuning” kembali turun ke jalan, menyuarakan aspirasinya untuk membela rakyat dengan penyelenggaraan Rapat Akbar di Kampus Salemba yang penuh sejarah itu, menandakan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Ya, benar bahwa akhir-akhir ini rakyat Indonesia disuguhkan berbagai berita mengenai kisruh yang terjadi antar elite politik di negeri ini. Muncul pertanyaan, siapa yang harus disalahkan? Bagaimana solusi ke depannya? Jawaban penulis sederhana, kuncinya ada di partai politik.
Mengapa? karena mereka yang sedang kisruh, orang-orang yang saat ini menjadi penentu kebijakan publik itu, khususnya mereka yang berada di legislatif maupun eksekutif adalah mereka yang berasal dari partai politik. Menurut analisis penulis, setidaknya permasalahan utama dari parpol yang harus segera diselesaikan adalah pendanaan parpol, proses rekrutmen, dan program pembinaan kader parpol.
Pertama , terkait pendanaan parpol di mana negara faktanya kurang dalam memberikan subsidi kepada parpol. Kedua , terkait proses rekrutmen kader di mana banyak parpol yang masih ”sembarangan” dalam proses rekrutmen untuk menjadi kader partai. Ketiga , tentang program pembinaan parpol yang tidak serius di mana menurut penulis hal ini menjadi sebab tidak berkualitasnya kader parpol yang ada dalam parlemen.
Tentu ada solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama misalnya terkait pendanaan parpol, harus ada usulan tentang kebijakan peningkatan pendanaan parpol dari APBN, misalnya yang telah diusulkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo belum lama ini yang mewacanakan akan ada bantuan Rp1 triliun kepada parpol setiap tahun, tentu dengan catatan harus transparan dan akuntabel.
Kemudian permasalahan rekrutmen, sebuah parpol seharusnya memiliki sistem rekrutmen yang terprogram dengan jelas. Maksudnya, proses seleksi orang yang akan masuk ke dalam parpol dan yang akan dicalonkan untuk maju dalam kontestasi politik harus kader yang benar-benar telah siap, khususnya siap dari segi pemahaman terhadap ideologi partainya serta tentunya yang memiliki integritas.
Terakhir untuk pembinaan kader, menurut penulis ini menjadi kunci untuk menciptakan kader yang benarbenar berkualitas, kader yang benar-benar akan menyuarakan aspirasi rakyat ketika telah menduduki kekuasaan di pemerintahan, serta kader yang memiliki pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai yang akan diperjuangkan oleh parpolnya.
(bbg)
