Penunjukan Belasan Kader PSI di Struktur OMO FOLU Net Sink, Komisi IV DPR: Potensi Konflik Kepentingan
loading...
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sorotan setelah belasan kader PSI masuk dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komisi IV DPR menyoroti belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurutnya, penunjukan figur yang terafiliasi partai politik dalam badan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Baca juga: Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli
"Penempatan individu yang memiliki afiliasi politik dalam jabatan-jabatan strategis di sektor lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan," kata Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).
Ia mengatakan, FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen, bukan sebaliknya dikelola oleh kelompok tertentu.
"Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan," terang Johan.
Di sisi lain, Johan meminta agar proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan.
Baca juga: DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030
Dia pun meminta agar proses rekrutmen didasari atas kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Menurutnya, penunjukan figur yang terafiliasi partai politik dalam badan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Baca juga: Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli
"Penempatan individu yang memiliki afiliasi politik dalam jabatan-jabatan strategis di sektor lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan," kata Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).
Ia mengatakan, FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen, bukan sebaliknya dikelola oleh kelompok tertentu.
"Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan," terang Johan.
Di sisi lain, Johan meminta agar proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan.
Baca juga: DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030
Dia pun meminta agar proses rekrutmen didasari atas kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Lihat Juga :
