DPR Anggap Pemblokiran Situs Islam Tergesa-gesa
Rabu, 01 April 2015 - 15:01 WIB
DPR Anggap Pemblokiran Situs Islam Tergesa-gesa
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR menggelar pertemuan dengan sejumlah pengelola situs Islam online yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Pemblokiran tersebut menindaklanjuti permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya. Dari daftar hadir, perwakilan yang hadir di antaranya pengelola situs voa-islam.com, dakwatuna.com, dan aqlislamiccenter.com.
Tantowi mengatakan, pertemuan ini diiniasiasi para pengelola situs yang diblokir.
"Ini jadi diskursus publik karena penutupan ini tergesa-gesa oleh Kemenkominfo tanpa melalui proses mengenai latar belakang situs-situs ini," kata Tantowi di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2015).
Tantowi menuturkan, pemblokiran situs tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada anggapan bahwa pemerintah anti terhadap kelompok tertentu.
Tantowi menilai menutup situs berkonten radikalisme lebih sulit lantaran tidak ada standar yang jelas.
"Pemerintah seperti terjangkit Islamophobia seperti sebagian besar negara barat. Kita apresiasi langkah Kemenkominfo berhasil menutup situs pornografi. Ukurannya tidak begitu mudah bagi pemerintah untuk tutup situs yang diduga terkait radikalisme," kata Tantowi.
Pemblokiran tersebut menindaklanjuti permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya. Dari daftar hadir, perwakilan yang hadir di antaranya pengelola situs voa-islam.com, dakwatuna.com, dan aqlislamiccenter.com.
Tantowi mengatakan, pertemuan ini diiniasiasi para pengelola situs yang diblokir.
"Ini jadi diskursus publik karena penutupan ini tergesa-gesa oleh Kemenkominfo tanpa melalui proses mengenai latar belakang situs-situs ini," kata Tantowi di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2015).
Tantowi menuturkan, pemblokiran situs tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada anggapan bahwa pemerintah anti terhadap kelompok tertentu.
Tantowi menilai menutup situs berkonten radikalisme lebih sulit lantaran tidak ada standar yang jelas.
"Pemerintah seperti terjangkit Islamophobia seperti sebagian besar negara barat. Kita apresiasi langkah Kemenkominfo berhasil menutup situs pornografi. Ukurannya tidak begitu mudah bagi pemerintah untuk tutup situs yang diduga terkait radikalisme," kata Tantowi.
(dam)
