Tanggung Jawab Elite Politik
A
A
A
Indonesia salah satu negara dengan indikator demokratisasi terbesar di dunia. Konstruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia menggunakan sistem perwakilan.
Demokrasi yang semakin menjadi di negeri Indonesia berdampak tidak hanya pada unsur kelembagaan sistem pemerintahannya saja. Namun, juga membahas mengenai bagaimana mengakomodasi kelompok-kelompok kepentingan. Sistem perwakilan yang terjadi berpengaruh terhadap hasil dari sektor agraris bangsa Indonesia.
Kita pernah mendengar Serikat Tani, atau serikat-serikat yang justru oposisi terhadap elitenya sendiri. Masalah klasik mengenai tata cara pengelolaan pertanian yang efektif. Namun jika kita mencari data permasalahan agraria terbesar, bukan pada teknis pengelolaan lahan. Namun lebih banyak masalah yang muncul adalah pembegalan lahan besar-besaran.
Hal ini tidak bisa lepas dari peran elite yang justru cenderung tidak prorakyat. Kerugian bagi bangsa ini sangat besar baik secara finansial dan budaya politik di masyarakat. Belum lagi ada kebijakan pemerintah yang mengimpor beras dari negara tetangga seperti Thailand, padahal kita masih mampu dan membuat produk besar dengan kualitas lebih baik.
Keseriusan dalam menggarap bonus demografi agraris ini juga perlu dipertanyakan. Pembodohan publik juga terjadi mengingat isu kenaikan beras yang ditutup dengan isu yang eksekutif yang bersengketa dengan legislatif dalam menentukan APBD. Secara tidak langsung, budaya politik yang diciptakan oleh elite dan masyarakat juga memengaruhi hasil agraris bangsa ini.
Di sini harusnya elite mampu membangun kelembagaan, budaya, dan ruang politik bagi masyarakat yang menyangkut kebaikan bersama atau kepentingan umum. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh para wakilnya sehingga mampu menyambung lidah rakyat. Bukan sebaliknya, memotong lidah rakyat yang menyuarakan kebenaran sehingga prinsip dasar perwakilan dalam demokrasi bisa terwujud.
Sudah menjadi tanggung jawab elite untuk menjadikan negara Indonesia kuat di setor agraris dengan serangkaian perbaikan moral etis dan kelembagaan yang checks and balances di tatanan pemerintahan.
Widya Regsha Febriyantoro
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Airlangga
Demokrasi yang semakin menjadi di negeri Indonesia berdampak tidak hanya pada unsur kelembagaan sistem pemerintahannya saja. Namun, juga membahas mengenai bagaimana mengakomodasi kelompok-kelompok kepentingan. Sistem perwakilan yang terjadi berpengaruh terhadap hasil dari sektor agraris bangsa Indonesia.
Kita pernah mendengar Serikat Tani, atau serikat-serikat yang justru oposisi terhadap elitenya sendiri. Masalah klasik mengenai tata cara pengelolaan pertanian yang efektif. Namun jika kita mencari data permasalahan agraria terbesar, bukan pada teknis pengelolaan lahan. Namun lebih banyak masalah yang muncul adalah pembegalan lahan besar-besaran.
Hal ini tidak bisa lepas dari peran elite yang justru cenderung tidak prorakyat. Kerugian bagi bangsa ini sangat besar baik secara finansial dan budaya politik di masyarakat. Belum lagi ada kebijakan pemerintah yang mengimpor beras dari negara tetangga seperti Thailand, padahal kita masih mampu dan membuat produk besar dengan kualitas lebih baik.
Keseriusan dalam menggarap bonus demografi agraris ini juga perlu dipertanyakan. Pembodohan publik juga terjadi mengingat isu kenaikan beras yang ditutup dengan isu yang eksekutif yang bersengketa dengan legislatif dalam menentukan APBD. Secara tidak langsung, budaya politik yang diciptakan oleh elite dan masyarakat juga memengaruhi hasil agraris bangsa ini.
Di sini harusnya elite mampu membangun kelembagaan, budaya, dan ruang politik bagi masyarakat yang menyangkut kebaikan bersama atau kepentingan umum. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh para wakilnya sehingga mampu menyambung lidah rakyat. Bukan sebaliknya, memotong lidah rakyat yang menyuarakan kebenaran sehingga prinsip dasar perwakilan dalam demokrasi bisa terwujud.
Sudah menjadi tanggung jawab elite untuk menjadikan negara Indonesia kuat di setor agraris dengan serangkaian perbaikan moral etis dan kelembagaan yang checks and balances di tatanan pemerintahan.
Widya Regsha Febriyantoro
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Airlangga
(ftr)