Jokowi Langgar Aturan Sendiri jika Jadi Ketum PDIP
Rabu, 25 Maret 2015 - 07:09 WIB
Jokowi Langgar Aturan Sendiri jika Jadi Ketum PDIP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang menjadi sosok yang paling potensial mengeser Megawati Soekarnoputri dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai, hingga saat ini Jokowi tak menunjukkan sinyal tertarik untuk menjadi orang nomor satu di tubuh partai berlambang banteng tersebut.
"Hingga saat ini, pemisahan antara eksekutif dan pengurusan partai adalah bagian garis pembatas yang ditegaskan oleh Jokowi untuk secara prinsip mengarah pada kefokusan pada tanggung jawab mengelola negara," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (25/3/2015).
Artinya, lanjut Muradi, Jokowi sadar benar bahwa jika dirinya tertarik untuk memimpin partai maka akan melanggar aturan untuk tidak merangkap jabatan tersebut. "Secara figur, Jokowi juga taat asas untuk tidak mengambil kewenangan yang bukan haknya," ucapnya.
Sehingga, dia menilai, hasil survei Poltracking tersebut lebih banyak berbasis pada teori politik dan keidealan sistem partai politik di negara demokratik. Daripada upaya untuk memunculkan figur baru dengan basis kultur dan karakteristik PDIP itu sendiri.
Perlu diketahui, hasil survei Poltracking menyebutkan Jokowi adalah sosok yang dinilai paling potensial memimpin PDIP. Survei tersebut dilakukan terhadap sembilan tokoh PDIP, yakni Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Maruarar Sirait, Prananda Prabowo, Hasto Kristiyanto, Tjahjo Kumolo.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai, hingga saat ini Jokowi tak menunjukkan sinyal tertarik untuk menjadi orang nomor satu di tubuh partai berlambang banteng tersebut.
"Hingga saat ini, pemisahan antara eksekutif dan pengurusan partai adalah bagian garis pembatas yang ditegaskan oleh Jokowi untuk secara prinsip mengarah pada kefokusan pada tanggung jawab mengelola negara," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (25/3/2015).
Artinya, lanjut Muradi, Jokowi sadar benar bahwa jika dirinya tertarik untuk memimpin partai maka akan melanggar aturan untuk tidak merangkap jabatan tersebut. "Secara figur, Jokowi juga taat asas untuk tidak mengambil kewenangan yang bukan haknya," ucapnya.
Sehingga, dia menilai, hasil survei Poltracking tersebut lebih banyak berbasis pada teori politik dan keidealan sistem partai politik di negara demokratik. Daripada upaya untuk memunculkan figur baru dengan basis kultur dan karakteristik PDIP itu sendiri.
Perlu diketahui, hasil survei Poltracking menyebutkan Jokowi adalah sosok yang dinilai paling potensial memimpin PDIP. Survei tersebut dilakukan terhadap sembilan tokoh PDIP, yakni Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Maruarar Sirait, Prananda Prabowo, Hasto Kristiyanto, Tjahjo Kumolo.
(kri)
