Motif Utama Pemerintah Sahkan Golkar Kubu Agung Laksono
Rabu, 11 Maret 2015 - 13:26 WIB
Motif Utama Pemerintah Sahkan Golkar Kubu Agung Laksono
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono versi Munas Ancol. Apa motif pemerintah bergegas mengesahkan kepengurusan Munas Ancol?
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, menduga motif utama pemerintah membidik Golkar adalah agar partai berlambang pohon beringin itu lekas menjadi pendukung pemerintah. Akhirnya motif itu sudah berhasil dituntaskan pemerintah.
"Dari awal Golkar sangat didambakan bergabung ke koalisi pemerintah (KIH)," ujar Pangi saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Menurut Pangi, langkah dan keputusan Menteri Yassona tak bisa dipisahkan dari kepentingan politik, meskipun dibungkus cita rasa hukum. Dalam hal itu, pemerintah dianggap memainkan politik canggih dengan menggunakan instrumen lembaga negara.
Pangi berpendapat, Yasona mestinya cermat dalam memahami putusan Mahkamah Partai Golkar dari sisi konstitusionalitas kepartaian. Sebab, putusan hakim berbeda tak bisa dipakai Yassona untuk mengesahkan salah satu pihak. Namun, nyatanya Yassona mengambil keputusan secara tergesa-gesa.
Hal inilah kata Pangi yang membuat kubu Aburizal Cs merasa terdzalimi dengan keputusan yang dibuat Menteri yang juga kader PDI-P itu. "Yasonna tak mampu menahan diri walaupun dia mengaku tak menikmati keputusan tersebut, namun partai pemerintah tentu menikmatinya," ungkapnya.
"Golkar adalah partai besar yang sangat dibutuhkan untuk menambah energi KIH di parlemen," tandasnya.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, menduga motif utama pemerintah membidik Golkar adalah agar partai berlambang pohon beringin itu lekas menjadi pendukung pemerintah. Akhirnya motif itu sudah berhasil dituntaskan pemerintah.
"Dari awal Golkar sangat didambakan bergabung ke koalisi pemerintah (KIH)," ujar Pangi saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Menurut Pangi, langkah dan keputusan Menteri Yassona tak bisa dipisahkan dari kepentingan politik, meskipun dibungkus cita rasa hukum. Dalam hal itu, pemerintah dianggap memainkan politik canggih dengan menggunakan instrumen lembaga negara.
Pangi berpendapat, Yasona mestinya cermat dalam memahami putusan Mahkamah Partai Golkar dari sisi konstitusionalitas kepartaian. Sebab, putusan hakim berbeda tak bisa dipakai Yassona untuk mengesahkan salah satu pihak. Namun, nyatanya Yassona mengambil keputusan secara tergesa-gesa.
Hal inilah kata Pangi yang membuat kubu Aburizal Cs merasa terdzalimi dengan keputusan yang dibuat Menteri yang juga kader PDI-P itu. "Yasonna tak mampu menahan diri walaupun dia mengaku tak menikmati keputusan tersebut, namun partai pemerintah tentu menikmatinya," ungkapnya.
"Golkar adalah partai besar yang sangat dibutuhkan untuk menambah energi KIH di parlemen," tandasnya.
(hyk)
