Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Penundaan Eksekusi Mati

JAKARTA - Rencana eksekusi mati terhadap para gembong narkoba urung dilakukan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Santer beredar duo Bali Nine dan terpidana mati lainnya bakal dieksekusi pada pekan ini, namun rencana itu rupanya belum bisa direalisasikan.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir mempertanyakan alasan Jokowi masih menunda eksekusi itu. Padahal, hak grasi para terpidana sudah nyata-nyata ditolak.

Menurut dia, soal tekanan pihak asing khususnya pemerintah Australia sulit dibuktikan. Namun, penundaan itu diduga kuat Jokowi sedang 'galau' dengan rencana tersebut.

"Kalau (tekanan) itu sulit untuk dibuktikan. Tapi apa alasannya mengulur ekseskusi itu yang harus dijelaskan berdasarkan fakta hukum," ujar Mudzakir saat dihubungi Sindonews, Senin (9/3/2015).

Mudzakir menambahkan, fakta hukum yang menjadi ketegasan Jokowi adalah berbentuk grasi. Menurutnya, jika Jokowi sudah berani menolak grasi para terpidana, maka suka tidak suka eksekusi mati harus sudah ditentukan waktunya.

"Kalau masih ada upaya PK (Peninjauan Kembali) maka memang harus diberikan terlebih dahulu. Karena infonya Bali Nine itu mengajukan PK," tandasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Tony Spontana pada Jumat 7 Maret 2015 kemarin memastikan eksekusi tidak akan dilakukan dalam pekan ini. Eksekusi baru dilakukan setelah persiapannya sudah selesai semua.

Bahkan, terpidana mati yang sudah di kumpulkan di LP Nusakambangan, minus terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Viesta Veloso statusnya masih berada dalam sel tahanan biasa, belum dimasukkan dalam sel isolasi.

Selain Mary Jane, terpidana mati asal Prancis, Serge Atlaoui juga diketahu sedang mengajukan PK. Serge akan menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 11 Maret 2015 mendatang.