Hindari Disadap, Indonesia Harus Miliki Mayoritas Saham Operator
Senin, 09 Maret 2015 - 10:53 WIB
Hindari Disadap, Indonesia Harus Miliki Mayoritas Saham Operator
A
A
A
JAKARTA - Mata-mata Australia diduga menyadap percakapan telepon selular dan data publik serta pejabat Indonesia melalui jaringan telepon selular terbesar, Telkomsel. Hal itu terungkap dari bocoran dokumen rahasia milik bekas kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden.
Menurut dokumen Snowden, badan spionase elektronik Australia (ASD) telah bekerjasama dengan Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) untuk menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dan Pasifik Selatan.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya mengatakan, upaya penyadapan dan praktik spionase yang dilakukan terhadap Indonesia adalah hal yang lumrah.
Pasalnya, lanjut Tantowi, selain tidak memiliki satelit sendiri, kepemilikan saham operator-operator telekomunikasi nasional, kini mayoritas sudah dikuasai asing.
"Jadi kita enggak aneh kalau perusahaan telekomunikasi kita disadap. Terlebih operator-operator kita ini kepemilikannya 50% lebih sudah dikuasai asing," kata Tantowi melalui pesan singkat yang diterima Sindonews, Senin (9/3/2015).
Menurut politikus Partai Golkar itu, jika privasi Indonesia tidak ingin dimata-matai oleh pihak lain, maka kepemilikan 100% saham operator telekomunikasi mutlak hukumnya.
Politikus Golkar ini pun menyindir kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri yang telah menjual salah satu perusahaan BUMN, Indosat kepada Singapura. Dalam kondisi kepemilikan saham terbatas, tambah Tantowi, pilihan Indonesia hanya tinggal melakukan pengamanan terhadap informasi.
"Berbicara industri telekomunikasi itu tidak bisa dimiliki oleh asing. Tapi karena ini yang terjadi sudah dijual, sekarang yang bisa dilakukan adalah pengamanan. Bagaimana dalam konteks kepemilikan seperti sekarang, saat asing menjadi mayoritas, tapi keamanan informasi itu bisa tetap kita jaga," kata Tantowi.
Menurut dokumen Snowden, badan spionase elektronik Australia (ASD) telah bekerjasama dengan Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) untuk menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dan Pasifik Selatan.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya mengatakan, upaya penyadapan dan praktik spionase yang dilakukan terhadap Indonesia adalah hal yang lumrah.
Pasalnya, lanjut Tantowi, selain tidak memiliki satelit sendiri, kepemilikan saham operator-operator telekomunikasi nasional, kini mayoritas sudah dikuasai asing.
"Jadi kita enggak aneh kalau perusahaan telekomunikasi kita disadap. Terlebih operator-operator kita ini kepemilikannya 50% lebih sudah dikuasai asing," kata Tantowi melalui pesan singkat yang diterima Sindonews, Senin (9/3/2015).
Menurut politikus Partai Golkar itu, jika privasi Indonesia tidak ingin dimata-matai oleh pihak lain, maka kepemilikan 100% saham operator telekomunikasi mutlak hukumnya.
Politikus Golkar ini pun menyindir kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri yang telah menjual salah satu perusahaan BUMN, Indosat kepada Singapura. Dalam kondisi kepemilikan saham terbatas, tambah Tantowi, pilihan Indonesia hanya tinggal melakukan pengamanan terhadap informasi.
"Berbicara industri telekomunikasi itu tidak bisa dimiliki oleh asing. Tapi karena ini yang terjadi sudah dijual, sekarang yang bisa dilakukan adalah pengamanan. Bagaimana dalam konteks kepemilikan seperti sekarang, saat asing menjadi mayoritas, tapi keamanan informasi itu bisa tetap kita jaga," kata Tantowi.
(kri)
