Selamatkan Lahan Petani

Sabtu, 07 Maret 2015 - 09:35 WIB
Selamatkan Lahan Petani
Selamatkan Lahan Petani
A A A
Muqtafiah
Mahasiswi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Indonesia pernah dikenal sebagai negara berswasembada pangan, yakni pada tahun 1984. Tapi berbeda dengan kondisi sekarang, Indonesia sepertinya lebih pantas mendapatkan julukan ”mati di lumbung sendiri”.

Ironis memang, negara yang dikenal sebagai pemilik kesuburan tanah yang tinggi ini ternyata harus mengimpor beras dalam jumlah yang tak sedikit. Terlebih perkembangan zaman yang terus memberikan perubahan, tak mampu diimbangi petani kita. Permasalahan petani bukan hanya terletakpada hama dan gagal panen, tapi juga terletak pada ketersediaan lahan. Sangat banyak petani gurem di Indonesia yang memiliki lahan di bawah 0.25 hektare.

Dalam 10 tahun belakangan, lahan pertanian banyak yang harus dikorbankan untuk industrialisasi. Sering kali masalah yang demikian ini dianggap sepele karena ada yang berpendapat bahwa bercocok tanam tidak harus di lahan terbuka, melainkan bisa dilakukan di gedung seperti yang terjadi di Jepang. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sumber daya manusia (SDM) antara Indonesia dengan Jepang, petani di negara kita rata-rata hanya memiliki riwayat pendidikan sebatas SD.

Sejarah perekonomian memperlihatkan terjadinya pergeseran struktur dan sistem ekonomi suatu negara yang mengalami pembangunan. Dari sifat agraris tradisional menjadi industrial modern. Clifford Geertz telah membuat jarak dalam rangka memahami faktor internal dalam kaitannya dengan faktor eksternal. Faktor internal akhirnya hancur karena harus berinteraksi dengan faktor luar yang diindikasikan dengan hancurnya ekologi dan sistem ekonomi pedesaan.

Dan tidak menutup kemungkinan masyarakat pertanian Indonesia akan beralih menjadi masyarakat industri. Lahan pertanian lebih banyak kita jumpai di daerah Pulau Jawa karena memang dikenal dengan tanahnya yang subur untuk berbagai macam jenis tanaman. Tapi masalahnya adalah di Jawa pulalah industrialisasi itu berkembang pesat. Sering kali alasan pesatnya industrialisasi ini adalah lengkapnya infrastruktur di Jawa, tapi justru di Jawalah yang mampu memberikan buruh murah karena kepadatan penduduknya.

Dilema besar sedang dialami pemerintah, di satu sisi pemerintah harus mengurangi angka pengangguran dengan mendirikan industri, di sisi yang lain pemerintah juga harus memperhatikan ketahanan pangan negara kita. Karena sebagai negara agraris seharusnya kita malu untuk mengimpor beras.

Maka dari itu, kebijakan pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara pertanian dan industri. Pemerintah diharapkan tidak memihak pada pemilik modal dengan membuka lahan industri yang berlebihan, pemerintah juga harus memperhatikan nasib kelangsungan para petani.
(ars)
Berita Terkait
Mahasiswa Doktoral Unhan...
Mahasiswa Doktoral Unhan Sebut Pentingnya Pengembangan Pertahanan Maritim
Tiga Poros di Pilpres...
Tiga Poros di Pilpres 2024 Dinilai Rasional dan Memungkinkan
Lokalisasi Terbesar...
Lokalisasi Terbesar di Pantura Timur Dirobohkan, Situasi Sempat Memanas
Capres Poros Ketiga...
Capres Poros Ketiga Pilpres 2024 Belum Terlihat
Soal Poros Partai Islam,...
Soal Poros Partai Islam, Inisiator Partai Ummat Bilang Begini
Poros Islam Ingin Usung...
Poros Islam Ingin Usung Capres-Cawapres di Pilpres 2024? PKB Jadi Penentu
Berita Terkini
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Pertama Dalam Sejarah,...
Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA
Tak Kaget Dadan dan...
Tak Kaget Dadan dan Silmy Terjerat Kasus Korupsi, Noel: Juni-Juli Banyak Pejabat Ditangkap KPK
Infografis
AS Tak Akan Selamatkan...
AS Tak Akan Selamatkan Sekutu NATO-nya Jika Dibom Nuklir Rusia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved