Jadi Preseden Buruk jika Jokowi Terima Barter dari Australia
Kamis, 05 Maret 2015 - 18:15 WIB
Jadi Preseden Buruk jika Jokowi Terima Barter dari Australia
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menolak tawaran Pemerintah Australia untuk membarter dua terpidana mati kasus narkoba, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dengan WNI terpidana mati.
Pasalnya, menerima tawaran barter bisa menjadi presden buruk bagi Indonesia karena telah berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan hukum.
"Kalau Pak Jokowi menerima tawaran barter, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2015).
Menurut Tantowi, menerima tawaran barter dari Pemerintah Australia juga akan menurunkan harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.
Tantowi menjamin, negara-negara lain akan mencoba pola yang sama saat bangsa ini goyah dalam mempertahankan kedaulatan hukumnya.
"Upaya kita untuk melakukan pemberantasan terhadap masuknya narkoba ke negara kita, itu akan jadi isapan jempol belaka," ucap Tantowi.
"Saya kira menerima tawaran barter bukan jalan yang baik, sebaiknya ditolak. Dan ini persoalan narkoba sudah akut. Kita yang menetapkan (hukum) kita darurat narkoba. 50 orang mati tiap hari," imbuhnya.
Pasalnya, menerima tawaran barter bisa menjadi presden buruk bagi Indonesia karena telah berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan hukum.
"Kalau Pak Jokowi menerima tawaran barter, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2015).
Menurut Tantowi, menerima tawaran barter dari Pemerintah Australia juga akan menurunkan harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.
Tantowi menjamin, negara-negara lain akan mencoba pola yang sama saat bangsa ini goyah dalam mempertahankan kedaulatan hukumnya.
"Upaya kita untuk melakukan pemberantasan terhadap masuknya narkoba ke negara kita, itu akan jadi isapan jempol belaka," ucap Tantowi.
"Saya kira menerima tawaran barter bukan jalan yang baik, sebaiknya ditolak. Dan ini persoalan narkoba sudah akut. Kita yang menetapkan (hukum) kita darurat narkoba. 50 orang mati tiap hari," imbuhnya.
(maf)
