Menhan Tak Sepakat Tukar Tahanan dengan Australia
Kamis, 05 Maret 2015 - 14:21 WIB
Menhan Tak Sepakat Tukar Tahanan dengan Australia
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Pemerintah Australia menawarkan pertukaran tahanan ditanggapi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
Ryamizard tak sepakat jika duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan ditukar dengan tiga orang warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini dihukum di Australia karena kasus narkoba.
"Masak tukar-tukaran. Kayak barang saja," kata Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Sebab Ryamizard mengatakan, WNI yang menjadi pengedar narkoba juga dihukum mati. "Kan sama-sama. Biar saja hukum mati juga. Jadi kalau dia tukar, dihukum mati yang di sini. Tapi nanti yang ditukar ke sana belum tentu dihukum mati," ungkapnya.
Sebelumny Ketua DPR Setya Novanto meminta pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung untuk jalan terus laksanakan eksekusi mati terpidana mati kasus narkoba di Indonesia.
Pasalnya menurut politikus Partai Golkar itu, Indonesia yang berpenduduk sekitar 250 juta jiwa ini dalam kondisi darurat narkoba.
"Oleh karena itu (eksekusi mati) harus kita lakukan. Tidak boleh tidak," kata pria yang akrab disapa Setnov itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ryamizard tak sepakat jika duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan ditukar dengan tiga orang warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini dihukum di Australia karena kasus narkoba.
"Masak tukar-tukaran. Kayak barang saja," kata Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Sebab Ryamizard mengatakan, WNI yang menjadi pengedar narkoba juga dihukum mati. "Kan sama-sama. Biar saja hukum mati juga. Jadi kalau dia tukar, dihukum mati yang di sini. Tapi nanti yang ditukar ke sana belum tentu dihukum mati," ungkapnya.
Sebelumny Ketua DPR Setya Novanto meminta pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung untuk jalan terus laksanakan eksekusi mati terpidana mati kasus narkoba di Indonesia.
Pasalnya menurut politikus Partai Golkar itu, Indonesia yang berpenduduk sekitar 250 juta jiwa ini dalam kondisi darurat narkoba.
"Oleh karena itu (eksekusi mati) harus kita lakukan. Tidak boleh tidak," kata pria yang akrab disapa Setnov itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
(maf)
