Ironi Nasib Daerah Perbatasan

Aang Sanjaya
Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Universitas Padjadjaran


Kondisi masyarakat daerah perbatasan memang bukanlah menjadi persoalan utama bagi pemerintah.

Padahal jika kita cermati dengan baik, permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan tersebut merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut dengan kehidupan orang banyak. Ironinya, daerah perbatasan tersebut merupakan daerah yang mempunyai potensi besar dalam menyediakan sumber daya alam, sehingga hal ini merupakan suatu bentuk kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap pentingnya pengelolaan daerah perbatasan.

Fakta menunjukkan bahwa adanya ada salah satu daerah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, yakni Desa Sindang Angin Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis yang langsung berbatasan dengan Cilacap, Jawa Tengah merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Data tersebut didapat dari pengakuan masyarakat setempat yang langsung merasakannya.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kecamatan Lakbok merupakan daerah yang penuh dengan hamparan sawah, sehingga tak heran daerah tersebut merupakan daerah penghasil beras dan sempat menjadi salah satu pemasok beras terbesar bagi Jawa Barat. Namun, dalam kurun waktu sepuluh terakhir, daerah ini banyak mengalami gagal panen yang mengakibatkan berkurangnya pasokan beras yang bisa disuplai untuk Jawa Barat, sehingga kini daerah tersebut sudah tidak lagi menyandang gelar sebagai daerah pemasok beras terbesar di Jawa Barat.

Tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintah memang sudah berupaya untuk membangun dan mengelola daerah- daerah tertinggal, hal ini dapat dilihat dengan adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, pada kenyataannya upaya tersebut belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Contoh yang bisa kita ambil adalah ketika ada anggaran provinsi yang masih tersisa, namun dikembalikan lagi kepada pusat untuk dilakukan pembukuan dan pelaporan.

Padahal, seharusnya kementerian tersebut mengalokasikan untuk pembangunan sarana-prasarana untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, pemerintah diharapkan bisa lebih memperhatikan masyarakat yang khususnya berada di daerah perbatasan.

Bagaimanapun, daerah-daerah perbatasan harus diperlakukan sama dengan daerah-daerah yang lainnya, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun saranaprasarana, sehingga pada akhirnya tujuan utama pembangunan yang merata dapat terwujud.