Sistem E-Ticketing Harus Disempurnakan

JAKARTA - Sistem pembayaran secara elektronik (e-ticketing) di seluruh koridor bus Transjakarta harus disempurnakan. Sistem itu baru bisa mendata penumpang yang masuk dan belum mampu mendata jumlah penumpang keluar.

”Kami butuh data untuk tap keluar karena saat ini hanya mencatat penumpang yang naik,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Dengan mesin top-up di pintu masuk dan keluar bisa memberikan data akurat jumlah penumpang, mulai dari halte tempat naik hingga halte tempat turun. Pendataan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk rekomendasi pembangunan koridor baru.

”Ini juga bisa dijadikan bahan acuan penyesuaian maupun penambahan armada bus di beberapa koridor sehingga orang tidak perlu banyak transit,” kata mantan bupati Belitung Timur itu. Pemprov DKI Jakarta mengakui sistem e-ticketing belum mampu mengubah pelayanan Transjakarta dan harus disempurnakan.

”Dalam melakukan suatu perubahan kebijakan itu memang tidak selalu berjalan mulus. Terpenting hasil akhir dari perubahan itu dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas,” kata Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi DKI Jakarta Sutanto Soehodo.

Selain mempermudah pengguna Transjakarta dan dapat melihat jumlah perjalanan, penggunaan sistem e-ticketing juga menekan angka kebocoran sebuah keuangan. Namun, dia membantah jika selama ini ada kebocoran pendapatan di keuangan Transjakarta.

”Belajar dari pengalaman, transaksi tanpa cash itu bisa mengatasi kebocoran. Sistem ini juga mempermudah manajemen melakukan sistem audit keuangan,” katanya. Ke depan sistem e-ticketing akan diintegrasikan dengan transportasi massal lain, mulai dari kereta rel listrik (KRL), Kopaja AC, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), hingga mass rapid transit (MRT).

Kebijakan ini harus dimulai dari sebuah kerja sama antara BUMN dan BUMD yang mengedepankan manfaat nilai ekonomi, bukan manfaat keuntungan. Dia melihat masih ada pola pikir perusahaan yang mengedepankan keuntungan pendapatan.

Padahal, transportasi massal ini memberi keuntungan ekonomi tersendiri salah satunya penghematan waktu lantaran pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. ”Jadi BUMN dan BUMD tidak boleh membicarakan financial value (keuntungan pendapatan). Ini kan untuk masyarakat, dengan integrasi pengguna transportasi massal cukup membayar satu kali. Terpenting kartu pembayarannya harus satu,” ungkapnya.

Dia mengaku belum mengetahui kapan sistem e-ticketing yang terintegrasi itu akan terealisasi di DKI Jakarta. Saat ini pihaknya belum berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengingat KRL milik BUMN. ”Kita lihat saja nanti peningkatan pelayanan harus dilakukan secara bertahap atas kerja sama yang baik antara BUMN dan BUMD,” kata Sutanto.

Sebelumnya Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius NS Kosasih mengatakan, satu dari tiga penyebab utama antrean panjang sudah teratasi dengan pemberlakuan eticketing di seluruh koridor busway .

Penambahan armada bus dan renovasi halte bakal dikerjakan tahun ini. Sabtu (21/2) lalu, sistem eticketing diterapkan di koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas) dan koridor VI (Latuharhari- Ragunan) sebagai pelengkap penggunaan e-ticketing di 12 koridor Transjakarta.

Pada semester dua tahun ini, PT Transportasi Jakarta akan meluncurkan e-ticketing yang diproduksi khusus oleh Transjakarta. Hingga kini kartu e-ticketing yang telah terjual lebih dari 300.000 kartu.

Bima setiyadi