Relawan Jokowi Akan Evaluasi Kinerja Kabinet Kerja
Senin, 23 Februari 2015 - 19:28 WIB
Relawan Jokowi Akan Evaluasi Kinerja Kabinet Kerja
A
A
A
JAKARTA - Kinerja menteri Kabinet Kerja akan dievaluasi besar-besaran oleh kelompok relawan dan aktivis yang terlibat dalam pemenangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) di Pilpres 2014.
Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura menuturkan, evaluasi diperlukan mengingat banyak kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kabinet kerja.
"Evaluasi ini akan menyoroti berbagai hal yang menjadi tugas Menteri di Pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di dalamnya kinerja, program, capaian dan target masing-masing kementrian sejauh ini," kata Mustar dalam keterangan persnya, Senin (23/2/2015).
Menurut Mustar, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen relawan tersebut akan menjadi momentum besar konsolidasi di tingkat relawan pasca pilpres, sekaligus evaluasi kritis terhadap pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
"Kinerja menteri sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan rakyat kepada Pemerintah sehingga menteri yang melempem kinerjanya otomatis akan berimbas buruk terhadap dukungan rakyat pada pemerintahan Jokowi," ucap Mustar.
Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta Fendy Mugni mengatakan sejauh ini ada sekira 12 kementerian yang akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya selama ini.
"Rinciannya nanti akan disampaikan bersama-sama, namun kementerian ini dalam penilaian dan respons masyarakat yang kami tampung menjadi titik lemah dari pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada pembenahan kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi presiden, hal tersebut yang harus dihindari dan diantisipasi," tutur Fendy.
Fendy menegaskan program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita akan menjadi acuan dasar dari agenda evaluasi tersebut. "Nawa Cita menjadi acuan karena disana terangkum cita-cita mendasar perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk rakyat Indonesia," ungkapnya.
Dia menambahkan dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna.
"Karena jika tidak maka hal tersebut akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan. Bagi kami jika memang hasilnya kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya ya reshuffle," papar Fendy.
Menurut Fendy, agenda evaluasi merupakan salah satu amanah Presiden Jokowi saat hadir dalam Pertemuan Nasional PENA 98 pada September 2014 di Bali.
"Saat itu Presiden Jokowi meminta agar kami para aktivis PENA 98 dan relawan terlibat aktif mendukung, mengawasi dan mengevaluasi berjalannya program Nawa Cita, kinerja kabinet dan pemerintahan secara keseluruhan agar tercipta pemerintahan yang bisa mengayomi rakyat," tuturnya.(ico)
Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura menuturkan, evaluasi diperlukan mengingat banyak kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kabinet kerja.
"Evaluasi ini akan menyoroti berbagai hal yang menjadi tugas Menteri di Pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di dalamnya kinerja, program, capaian dan target masing-masing kementrian sejauh ini," kata Mustar dalam keterangan persnya, Senin (23/2/2015).
Menurut Mustar, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen relawan tersebut akan menjadi momentum besar konsolidasi di tingkat relawan pasca pilpres, sekaligus evaluasi kritis terhadap pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
"Kinerja menteri sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan rakyat kepada Pemerintah sehingga menteri yang melempem kinerjanya otomatis akan berimbas buruk terhadap dukungan rakyat pada pemerintahan Jokowi," ucap Mustar.
Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta Fendy Mugni mengatakan sejauh ini ada sekira 12 kementerian yang akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya selama ini.
"Rinciannya nanti akan disampaikan bersama-sama, namun kementerian ini dalam penilaian dan respons masyarakat yang kami tampung menjadi titik lemah dari pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada pembenahan kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi presiden, hal tersebut yang harus dihindari dan diantisipasi," tutur Fendy.
Fendy menegaskan program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita akan menjadi acuan dasar dari agenda evaluasi tersebut. "Nawa Cita menjadi acuan karena disana terangkum cita-cita mendasar perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk rakyat Indonesia," ungkapnya.
Dia menambahkan dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna.
"Karena jika tidak maka hal tersebut akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan. Bagi kami jika memang hasilnya kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya ya reshuffle," papar Fendy.
Menurut Fendy, agenda evaluasi merupakan salah satu amanah Presiden Jokowi saat hadir dalam Pertemuan Nasional PENA 98 pada September 2014 di Bali.
"Saat itu Presiden Jokowi meminta agar kami para aktivis PENA 98 dan relawan terlibat aktif mendukung, mengawasi dan mengevaluasi berjalannya program Nawa Cita, kinerja kabinet dan pemerintahan secara keseluruhan agar tercipta pemerintahan yang bisa mengayomi rakyat," tuturnya.(ico)
(kur)
