PDIP Akui Sulit Sikapi Isu Megawati-Jokowi Renggang
Sabtu, 14 Februari 2015 - 12:46 WIB
PDIP Akui Sulit Sikapi Isu Megawati-Jokowi Renggang
A
A
A
JAKARTA - Isu merenggangnya hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri muncul setelah Presiden menunda melantik Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Anggota Fraksi PDIP Dwi Ria Latifa mengatakan partainya dalam posisi sulit. Pasalnya, tindakan dan sikap pimpinan partainya selalu dianggap salah oleh publik.
"Ketika ada Munas Hanura, itu kok Ibu Mega (dianggap) sepertinya tidak berteguran. Padahal tidak seperti itu," tutur Dwi Ria pada acara diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Simalakama Jokowi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Menurut dia, apabila Presiden Jokowi dan Megawati terlihat terlalu "mesra" maka akan ada anggapan lain, misalnya Mega sedang mengintervensi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Mungkin yang diharapkan harus lebih mesra. Kalau dilakukan seperti itu, Itu ibu Mega lagi intervensi Pak Jokowi," tuturnya.
Dwi menegaskan setiap pemimpin mempunyai gaya komunikasi berbeda-beda. Tapi dia mengingatkan Jokowi agar tidak melanggar undang-undang dan konstitusi.
"Komunikasi politik pemimpin berbeda-beda, kalau kami PDIP ingin mengingatkan keputusan apapun jangan melanggar undang-undang dan konstitusi," tuturnya.
Anggota Fraksi PDIP Dwi Ria Latifa mengatakan partainya dalam posisi sulit. Pasalnya, tindakan dan sikap pimpinan partainya selalu dianggap salah oleh publik.
"Ketika ada Munas Hanura, itu kok Ibu Mega (dianggap) sepertinya tidak berteguran. Padahal tidak seperti itu," tutur Dwi Ria pada acara diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Simalakama Jokowi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Menurut dia, apabila Presiden Jokowi dan Megawati terlihat terlalu "mesra" maka akan ada anggapan lain, misalnya Mega sedang mengintervensi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Mungkin yang diharapkan harus lebih mesra. Kalau dilakukan seperti itu, Itu ibu Mega lagi intervensi Pak Jokowi," tuturnya.
Dwi menegaskan setiap pemimpin mempunyai gaya komunikasi berbeda-beda. Tapi dia mengingatkan Jokowi agar tidak melanggar undang-undang dan konstitusi.
"Komunikasi politik pemimpin berbeda-beda, kalau kami PDIP ingin mengingatkan keputusan apapun jangan melanggar undang-undang dan konstitusi," tuturnya.
(dam)
