Batal Lantik BG, Jokowi Perburuk Konstelasi Politik
Selasa, 10 Februari 2015 - 07:05 WIB
Batal Lantik BG, Jokowi Perburuk Konstelasi Politik
A
A
A
JAKARTA - Dibatalkannya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) berpotensi memperlebar jurang konflik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP. Akumulasi kekecewaan PDIP terhadap Jokowi bisa berujung pada berakhirnya hubungan manis antar keduanya.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung Muradi menilai, turunan dari langkah tersebut mengarah pada penarikan sejumlah menteri dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena dukungan politik atas pemerintahan Jokowi telah dicabut.
"Hal ini mengarah pada perubahan politik yang bisa saja berimplikasi dengan memburuknya konstelasi politik yang berkembang. Ada perubahan besar di mana langkah ini akan membuat proses politik yang terjadi menjadi tidak mudah," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin 9 Februari 2015.
Menurutnya, hal itu juga bisa semakin membuat DPR meradang. Terlebih, hubungan DPR dan Kabinet Kerja juga tak terlalu harmonis sejak pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden.
"Hal ini disebabkan karena proses yang selama ini berlangsung tidak dijalankan oleh presiden," ucap Muradi.
Dia berpandangan, bisa saja DPR kemudian juga terbelah karena misalnya Koalisi Merah Putih (KMP) justru menyokong langkah Jokowi. Namun, ia menilai, ini mengisyaratkan tatanan dan etika politik sebagaimana yang diyakini dan ditegaskan dalam konstitusi porak-poranda, karena dinamika opini politik yang seolah mengendalikan kebijakan politik.
"Ujung-ujungnya masalah ini bisa bermuara pada keinginan DPR menggunakan sejumlah hak yang melekat yang bisa membuat suasana politik makin sulit terkendali," pungkasnya.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung Muradi menilai, turunan dari langkah tersebut mengarah pada penarikan sejumlah menteri dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena dukungan politik atas pemerintahan Jokowi telah dicabut.
"Hal ini mengarah pada perubahan politik yang bisa saja berimplikasi dengan memburuknya konstelasi politik yang berkembang. Ada perubahan besar di mana langkah ini akan membuat proses politik yang terjadi menjadi tidak mudah," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin 9 Februari 2015.
Menurutnya, hal itu juga bisa semakin membuat DPR meradang. Terlebih, hubungan DPR dan Kabinet Kerja juga tak terlalu harmonis sejak pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden.
"Hal ini disebabkan karena proses yang selama ini berlangsung tidak dijalankan oleh presiden," ucap Muradi.
Dia berpandangan, bisa saja DPR kemudian juga terbelah karena misalnya Koalisi Merah Putih (KMP) justru menyokong langkah Jokowi. Namun, ia menilai, ini mengisyaratkan tatanan dan etika politik sebagaimana yang diyakini dan ditegaskan dalam konstitusi porak-poranda, karena dinamika opini politik yang seolah mengendalikan kebijakan politik.
"Ujung-ujungnya masalah ini bisa bermuara pada keinginan DPR menggunakan sejumlah hak yang melekat yang bisa membuat suasana politik makin sulit terkendali," pungkasnya.
(kri)
