Kurikulum 2013 Dilakukan Bertahap
Jum'at, 06 Februari 2015 - 10:40 WIB
Kurikulum 2013 Dilakukan Bertahap
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penerapan Kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap. Pada 2018 nanti, semua sekolah akan menerapkan kurikulum tersebut.
Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai pada 2015 dengan jumlah sasaran 3% atau 6.221 sekolah yang menerapkan. Setelah mulai diimplementasikan tahun ini, 15% sekolah juga akan ikut menerapkannya pada 2016. Kemendikbud akan menambah jumlah sekolah hingga 45% pada 2017 dan akan mencapai 100% pada 2018.
”Insya Allah, 2018 semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerapkan Kurikulum 2013,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin. Mantan rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan, selama perjalanan bertahap, Kemendikbud akan terus mendampingi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini. Menurut dia, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) memiliki kontrol kepada 6.221 sekolah tersebut lewat Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dengan Dapodik, ujarnya, setiap ada koreksi yang harus disampaikan kepada sekolah maka Puskurbuk tahu ke mana harus menghubungi sekolah yang dimaksud. Mendikbud menjelaskan, sistem yang terdapat dalam Dapodik memungkinkan sekolah untuk tertib. Dalam menu yang disediakan di Dapodik, hanya 6.221 sekolah yang ditunjuk yang bisa mengisi data dengan menu Kurikulum 2013, sedangkan sekolah yang lainnya hanya bisa mengisi menu dengan KTSP.
Mendikbud meminta agar sekolah yang belum ditunjuk sebagai sekolah uji coba untuk tetap melaksanakan KTSP. ”Ini bukan masalah dilarang menerapkan, tapi kita mau evaluasi dan uji coba dulu. Setelah uji coba selesai, jadi rintisan. Sekolah lain belajar dari sekolah rintisan ini,” katanya. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Mahsun mengatakan, penambahan masa transisi pada persiapan implementasi Kurikulum 2013 dijadikan momentum bagi Kemendikbud untuk menyusun strategi.
Strategi tersebut terkait substansi dan anggaran untuk pelatihan guru. Mahsun mengatakan, dari sisi substansi saat ini, pemerintah pusat—dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud, sedang menganalisis substansi buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Pertengahan 2015 ini, kata dia, Balitbang akan memberikan laporan analisisnya kepada Mendikbud.
Terkait anggaran, Mahsun mengatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemendikbud telah menyampaikan skenario penuntasan pelatihan guru. Dalam skenario tersebut, pelatihan guru dijadwalkan selesai 2017 mendatang. Mahsun mengatakan, untuk pelatihan guru ini, Mendikbud Anies Baswedan menegaskan agar pelatihan tidak hanya dalam rangka Kurikulum 2013, tetapi juga untuk memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kualitas guru.
Selain pelatihan guru untuk guru yang sudah ada, Mahsun juga menjelaskan pelatihan untuk guru baru. Guru baru yang merupakan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), kata dia, merupakan guru yang sudah siap terjun ke lapangan.
Ketua Komisi X DPR Teuku Rifky Harsya berpendapat, komisi mendesak Kemendikbud untuk menyosialisasikan secara luas tentang kebijakan menjadikan sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester sebagai sekolah pelaksana uji coba Kurikulum 2013.
Dia juga mendesak Kemendikbud untuk menjelaskan secara komprehensif melalui berbagai sarana yang mudah diakses agar berbagai pihak dapat mengerti, memahami, dan menerima alasan penundaan Kurikulum 2013 tersebut.
Neneng Zubaidah
Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai pada 2015 dengan jumlah sasaran 3% atau 6.221 sekolah yang menerapkan. Setelah mulai diimplementasikan tahun ini, 15% sekolah juga akan ikut menerapkannya pada 2016. Kemendikbud akan menambah jumlah sekolah hingga 45% pada 2017 dan akan mencapai 100% pada 2018.
”Insya Allah, 2018 semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerapkan Kurikulum 2013,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin. Mantan rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan, selama perjalanan bertahap, Kemendikbud akan terus mendampingi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini. Menurut dia, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) memiliki kontrol kepada 6.221 sekolah tersebut lewat Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dengan Dapodik, ujarnya, setiap ada koreksi yang harus disampaikan kepada sekolah maka Puskurbuk tahu ke mana harus menghubungi sekolah yang dimaksud. Mendikbud menjelaskan, sistem yang terdapat dalam Dapodik memungkinkan sekolah untuk tertib. Dalam menu yang disediakan di Dapodik, hanya 6.221 sekolah yang ditunjuk yang bisa mengisi data dengan menu Kurikulum 2013, sedangkan sekolah yang lainnya hanya bisa mengisi menu dengan KTSP.
Mendikbud meminta agar sekolah yang belum ditunjuk sebagai sekolah uji coba untuk tetap melaksanakan KTSP. ”Ini bukan masalah dilarang menerapkan, tapi kita mau evaluasi dan uji coba dulu. Setelah uji coba selesai, jadi rintisan. Sekolah lain belajar dari sekolah rintisan ini,” katanya. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Mahsun mengatakan, penambahan masa transisi pada persiapan implementasi Kurikulum 2013 dijadikan momentum bagi Kemendikbud untuk menyusun strategi.
Strategi tersebut terkait substansi dan anggaran untuk pelatihan guru. Mahsun mengatakan, dari sisi substansi saat ini, pemerintah pusat—dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud, sedang menganalisis substansi buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Pertengahan 2015 ini, kata dia, Balitbang akan memberikan laporan analisisnya kepada Mendikbud.
Terkait anggaran, Mahsun mengatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemendikbud telah menyampaikan skenario penuntasan pelatihan guru. Dalam skenario tersebut, pelatihan guru dijadwalkan selesai 2017 mendatang. Mahsun mengatakan, untuk pelatihan guru ini, Mendikbud Anies Baswedan menegaskan agar pelatihan tidak hanya dalam rangka Kurikulum 2013, tetapi juga untuk memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kualitas guru.
Selain pelatihan guru untuk guru yang sudah ada, Mahsun juga menjelaskan pelatihan untuk guru baru. Guru baru yang merupakan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), kata dia, merupakan guru yang sudah siap terjun ke lapangan.
Ketua Komisi X DPR Teuku Rifky Harsya berpendapat, komisi mendesak Kemendikbud untuk menyosialisasikan secara luas tentang kebijakan menjadikan sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester sebagai sekolah pelaksana uji coba Kurikulum 2013.
Dia juga mendesak Kemendikbud untuk menjelaskan secara komprehensif melalui berbagai sarana yang mudah diakses agar berbagai pihak dapat mengerti, memahami, dan menerima alasan penundaan Kurikulum 2013 tersebut.
Neneng Zubaidah
(ftr)
