Poros Maritim Jangan Sampai Telanjangi Kedaulatan Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sebuah keniscayaan.
Hal itu diungkapkan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Herry Setianegara.
Menurutnya, diperlukan persiapan matang untuk mewujudkan cita-cita itu, sehingga konsep tersebut tidak menjadi jargon politik dan menelanjangi kedaulatan bangsa.
Herry yang juga pemilik buku Strategi Maritim pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia ini menjelaskan bila Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut mencapai 93.000 km persegi dan luas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 6.159.032 km persegi.
Namun belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa karena adanya missing link dengan rantai sejarah.
"Poros Maritim Dunia yang benar-benar miliknya Indonesia bukan milik asing," kata Herry di Auditorium Jos Sudarso, Seskoal Bumi Cipulir, Jakarta Selatan, Kamis 5 Februari 2015.
"Bukan juga jargon politik dan untuk keuntungan segelintir orang serta menjadi bahan jualan yang pada akhirnya justru menelanjangi dan mengancam kedaulatan bangsa kita," imbuhnya.
Hal itu diungkapkan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Herry Setianegara.
Menurutnya, diperlukan persiapan matang untuk mewujudkan cita-cita itu, sehingga konsep tersebut tidak menjadi jargon politik dan menelanjangi kedaulatan bangsa.
Herry yang juga pemilik buku Strategi Maritim pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia ini menjelaskan bila Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut mencapai 93.000 km persegi dan luas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 6.159.032 km persegi.
Namun belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa karena adanya missing link dengan rantai sejarah.
"Poros Maritim Dunia yang benar-benar miliknya Indonesia bukan milik asing," kata Herry di Auditorium Jos Sudarso, Seskoal Bumi Cipulir, Jakarta Selatan, Kamis 5 Februari 2015.
"Bukan juga jargon politik dan untuk keuntungan segelintir orang serta menjadi bahan jualan yang pada akhirnya justru menelanjangi dan mengancam kedaulatan bangsa kita," imbuhnya.
(maf)