100 Hari Kerja Pemerintahan Belum Dapat Dinilai
Jum'at, 30 Januari 2015 - 14:03 WIB
100 Hari Kerja Pemerintahan Belum Dapat Dinilai
A
A
A
KERJA Pemerintah Joko Widodo selama 100 hari ini belum bisa diberikan penilaian. Hal ini disebabkan, dalam perkembangannya terdapat kendala di internal maupun eksternal pemerintahan.
Kendala eksternal, yakni adanya konfliknya yang terjadi di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Konflik ini tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi kinerja pemerintahan di awal. Sehingga hal ini dapat tercermin dari beragam kebijakan pemerintah yang belum terealisasi dan banyak menuai protes publik dikarenakan belum sesuai harapan.
Proses check and balances semasa tiga bulan terakhir juga belum optimal oleh parlemen. Oleh karena itu pemerintah harus membangun komunikasi yang intensif dan produktif dengan DPD RI terlebih DPR RI.
Jadi pada dasarnya kita belum dapat melihat hasil kinerja pemerintah dalam masa 100 hari. Namun disadari di rentang waktu tersebut sesungguhnya bisa dijadikan acuan dan persepsi awal bagi publik terhadap formula solusi kebijakan pemerintahan dalam menanggapi berbagai permasalahan pokok, sistem koordinasi antar lembaga dan pondasi rencana kerja pemerintah dirumuskan.
Kinerja pemerintah dalam 100 hari belum dapat dinilai secara utuh, mengingat berbagai program maupun rencana strategis pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 100 hari. Setidaknya secara subtansi butuh waktu satu bulan lagi untuk melihat kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Namun ada catatan untuk pemerintah dalam 100 hari ini. Yakni, masih ada persoalan pada penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Beberapa di antaranya terkait perpanjangan MoU PT Freeport Indonesia dan PT Newmont, konflik KPK dan POLRI, kelemahan dalam mengontrol harga bahan pokok, penghentian kurikulum 2013 secara terbatas, perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga, kartu indonesia sehat, pintar dan kartu keluarga sejahtera hingga penyesuaian harga BBM.
Dari catatan tersebut secara umum Pemerintah masih berkutat dalam pemetaan masalah, belum melakukan kebijakan dan tindakan mendalam. Pemerintah harus serius dan bekerja keras dalam mencapai target yang dicanangkan, dengan secara konsisten dan komitmen penuh menunaikan seluruh janji saat kampanye.
Dalam tempo satu bulan ini, pemerintah perlu memberikan atensi untuk publik termaksud para wakil rakyat. Hal-hal apa saja yang perlu diberikan masukan kepada pemerintah.
Prof Dr Farouk Muhammad
Wakil Ketua DPD RI
Kendala eksternal, yakni adanya konfliknya yang terjadi di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Konflik ini tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi kinerja pemerintahan di awal. Sehingga hal ini dapat tercermin dari beragam kebijakan pemerintah yang belum terealisasi dan banyak menuai protes publik dikarenakan belum sesuai harapan.
Proses check and balances semasa tiga bulan terakhir juga belum optimal oleh parlemen. Oleh karena itu pemerintah harus membangun komunikasi yang intensif dan produktif dengan DPD RI terlebih DPR RI.
Jadi pada dasarnya kita belum dapat melihat hasil kinerja pemerintah dalam masa 100 hari. Namun disadari di rentang waktu tersebut sesungguhnya bisa dijadikan acuan dan persepsi awal bagi publik terhadap formula solusi kebijakan pemerintahan dalam menanggapi berbagai permasalahan pokok, sistem koordinasi antar lembaga dan pondasi rencana kerja pemerintah dirumuskan.
Kinerja pemerintah dalam 100 hari belum dapat dinilai secara utuh, mengingat berbagai program maupun rencana strategis pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 100 hari. Setidaknya secara subtansi butuh waktu satu bulan lagi untuk melihat kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Namun ada catatan untuk pemerintah dalam 100 hari ini. Yakni, masih ada persoalan pada penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Beberapa di antaranya terkait perpanjangan MoU PT Freeport Indonesia dan PT Newmont, konflik KPK dan POLRI, kelemahan dalam mengontrol harga bahan pokok, penghentian kurikulum 2013 secara terbatas, perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga, kartu indonesia sehat, pintar dan kartu keluarga sejahtera hingga penyesuaian harga BBM.
Dari catatan tersebut secara umum Pemerintah masih berkutat dalam pemetaan masalah, belum melakukan kebijakan dan tindakan mendalam. Pemerintah harus serius dan bekerja keras dalam mencapai target yang dicanangkan, dengan secara konsisten dan komitmen penuh menunaikan seluruh janji saat kampanye.
Dalam tempo satu bulan ini, pemerintah perlu memberikan atensi untuk publik termaksud para wakil rakyat. Hal-hal apa saja yang perlu diberikan masukan kepada pemerintah.
Prof Dr Farouk Muhammad
Wakil Ketua DPD RI
(hyk)
