KPK vs Polri, Demokrat Minta Semua Pihak Menahan Diri

JAKARTA - Kemelut yang melanda dua institusi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri belum berakhir. Partai Demokrat pun merespons dinamika tersebut.

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku, partainya terus mengikuti dengan seksama perkembangan situasi politik di Tanah Air, terutama persoalan yang kini terjadi antara jajaran Polri dan KPK

Kata dia, perkembangan situasi yang terjadi memang tidak menguntungkan bagi terjaganya iklim penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

"Karena justru dua institusi penting yang berperan untuk pemberantasan korupsi tersebut terlibat dalam perselisihan, meskipun tidak secara resmi mengatas-namakan institusi masing-masing," kata Ibas melalui pesan singkatnya, Senin (26/1/2015).

Lanjut Ibas, meskipun seolah tidak ada kaitannya, masyarakat mengetahui ketegangan dan benturan antara Polri dan KPK ini tidak terlepas dari ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, dan juga ditetapkannya Komisioner KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Polri.

"Situasi menjadi semakin panas karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK pada khususnya dan mendesak perlunya dijamin keberlanjutan pemberantasan korupsi pada umumnya," terangnya.

Dengan situasi ini, tambah Ibas, Partai Demokrat mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu jauh atau melebihi kepatutannya.

"Sehingga justru akan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik yang amat penting kita jaga dan tegakkan," pungkasnya.