KPK dan Polri Diminta Berhenti Saling Menjatuhkan
Minggu, 25 Januari 2015 - 15:00 WIB
KPK dan Polri Diminta Berhenti Saling Menjatuhkan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Kasus yang menimpa Komjen Pol Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto diharapkan tak terulang lagi ke depannya.
"Ke depan, KPK dan Polri tidak boleh saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan satu sama lain," kata relawan Jokowi, Viktor Sirait dalam diskusi bertajuk 'Polri vs KPK. Siapa Bermain Apa di Balik Layar?' di Warung Tekko, Plaza Festival, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2015).
Menurut dia, tidak selamanya bangsa ini menyandarkan diri ke KPK. Oleh karena itu, Polri diharapkan bisa segera membenahi diri dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.
"Polri diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik soal pemberantasan korupsi," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, KPK juga harus lebih terbuka terhadap masukan masyarakat. Serta menjauhkan diri dari berbagai agenda politik praktis dalam penanganan sebuah kasus.
Sekadar diketahui, hubungan Polri dengan KPK kembali tidak harmonis. Bahkan makin memanas, setelah Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ke depan, KPK dan Polri tidak boleh saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan satu sama lain," kata relawan Jokowi, Viktor Sirait dalam diskusi bertajuk 'Polri vs KPK. Siapa Bermain Apa di Balik Layar?' di Warung Tekko, Plaza Festival, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2015).
Menurut dia, tidak selamanya bangsa ini menyandarkan diri ke KPK. Oleh karena itu, Polri diharapkan bisa segera membenahi diri dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.
"Polri diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik soal pemberantasan korupsi," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, KPK juga harus lebih terbuka terhadap masukan masyarakat. Serta menjauhkan diri dari berbagai agenda politik praktis dalam penanganan sebuah kasus.
Sekadar diketahui, hubungan Polri dengan KPK kembali tidak harmonis. Bahkan makin memanas, setelah Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK).
(kri)
