DPD Apresiasi Menpan RB Soal PNS Honorer
DPD Apresiasi Menpan RB Soal PNS Honorer
A
A
A
TANGERANG - Seluruh anggota Komite I dan Komite III DPD RI mengapresiasi upaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait penanganan masalah tenaga honorer.
Hal tersebut dinyatakan dalam kesimpulan rapat kerja Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi bersama Komite I dan Komite III DPD di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 21 Januari kemarin.
"Komite I dan Komite III mengapresiasi upaya Pemerintah. Khususnya Menteri PAN-RB dalam melakukan penanganan terkait masalah tenaga honorer hingga selesai," kata Ketua Komite III Hardi Selamat Hood.
Komite juga mendukung upaya Menpan RB untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS, baik di pusat maupun di daerah. Komite berharap agar Kemenpan RB dapat memformulasikan tenaga honorer yang tidak lulus kriteria CPNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan kebijakan khusus dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
"Kemenpan RB diharapkan melakukan formulasi penerimaan CPNS dengan memberikan afirmasi kemudahan seleksi serta memberikan prosentase lebih besar kepada putra daerah," kata Selamat.
Komite juga berharap agar Kemenpan RB dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan DPD RI dalam setiap program yang akan dilakukan di daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi. "Komite I dan Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, " kata Selamat.
Menteri Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap dukungan seluruh Komite di DPD RI. Dia berharap agar seluruh dukungan tersebut dapat menguatkan Kementerian PANRB untuk merumuskan formulasi yang tepat dalam penanganan tenaga honorer K2.
Hal tersebut dinyatakan dalam kesimpulan rapat kerja Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi bersama Komite I dan Komite III DPD di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 21 Januari kemarin.
"Komite I dan Komite III mengapresiasi upaya Pemerintah. Khususnya Menteri PAN-RB dalam melakukan penanganan terkait masalah tenaga honorer hingga selesai," kata Ketua Komite III Hardi Selamat Hood.
Komite juga mendukung upaya Menpan RB untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS, baik di pusat maupun di daerah. Komite berharap agar Kemenpan RB dapat memformulasikan tenaga honorer yang tidak lulus kriteria CPNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan kebijakan khusus dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
"Kemenpan RB diharapkan melakukan formulasi penerimaan CPNS dengan memberikan afirmasi kemudahan seleksi serta memberikan prosentase lebih besar kepada putra daerah," kata Selamat.
Komite juga berharap agar Kemenpan RB dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan DPD RI dalam setiap program yang akan dilakukan di daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi. "Komite I dan Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, " kata Selamat.
Menteri Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap dukungan seluruh Komite di DPD RI. Dia berharap agar seluruh dukungan tersebut dapat menguatkan Kementerian PANRB untuk merumuskan formulasi yang tepat dalam penanganan tenaga honorer K2.
(hyk)
Explore More