Pemerintahan Terancam Tak Jalan
Pemerintahan Terancam Tak Jalan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo berjanji bisa menata dengan cepat struktur birokrasi, terkait penambahan dan penggabungan kementerian baru. Namun, hingga bulan ketiga belum ada kepastian penataan terkait nomenklatur baru di 13 kementerian.
Pakar administrasi negara UGM Miftah Thoga mengatakan, kelambanan penataan tersebut bisa mengancam jalannya pemerintahan. “Masa sudah beberapa bulan berjalan, struktur organisasi masih belum jelas. Kabinet baru dengan stok lama. Sama saja pemerintahan masih belum jalan. Ini masih pakai struktur Pak SBY kan,” ujar dia saat dihubungi KORAN SINDOkemarin.
Miftah mengatakan belum jelasnya struktur organisasi pada nomenklatur baru sangat berpengaruh pada jalannya pemerintahan. Menurut dia, hal itu akan membuat pemerintahan berjalan tidak efektif dan bahkan sebenarnya jalan di tempat. “Ini kan seperti bergaya saja. Blusak blusuk saja. Presiden harus jelas apa tujuan setiap kementerian, lalu dibagi ke menterinya. Saya lihat komunikasinya hanya rapat saja, lalu hasilnya apa,” paparnya.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan seharusnya penataan organisasi baru tidak akan memakan waktu lama jika presiden paham tujuan dari pembentukan nomenklatur baru. Seharusnya pembantu presiden memberikan saran bagaimana seharusnya nomenklatur, literatur, dan tata organisasinya.
“Kalau tidak mengerti mending suruh mengundang yang mengerti. Kenapa buat kementerian ini. Sekarang tidak jelas bagaimana pemerintahan. Masih sama kan eselonnya sekarang dengan pemerintah sebelumnya,” ujar dia. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, struktur organisasi eselon I sudah diserahkan kepada Presiden sejak Desember.
Karena itu, saat ini tinggal menunggu perpres dikeluarkan. “Sebelumnya sudah disidangkabinetkan tentang desa. Tampaknya sudah clear. Tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Ini soal eselon I,” katanya. Rini mengatakan, sambil menunggu perpres tersebut, pihaknya juga sedang mempersiapkan tata organisasi untuk eselon II hingga eselon IV.
Dita angga
Pakar administrasi negara UGM Miftah Thoga mengatakan, kelambanan penataan tersebut bisa mengancam jalannya pemerintahan. “Masa sudah beberapa bulan berjalan, struktur organisasi masih belum jelas. Kabinet baru dengan stok lama. Sama saja pemerintahan masih belum jalan. Ini masih pakai struktur Pak SBY kan,” ujar dia saat dihubungi KORAN SINDOkemarin.
Miftah mengatakan belum jelasnya struktur organisasi pada nomenklatur baru sangat berpengaruh pada jalannya pemerintahan. Menurut dia, hal itu akan membuat pemerintahan berjalan tidak efektif dan bahkan sebenarnya jalan di tempat. “Ini kan seperti bergaya saja. Blusak blusuk saja. Presiden harus jelas apa tujuan setiap kementerian, lalu dibagi ke menterinya. Saya lihat komunikasinya hanya rapat saja, lalu hasilnya apa,” paparnya.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan seharusnya penataan organisasi baru tidak akan memakan waktu lama jika presiden paham tujuan dari pembentukan nomenklatur baru. Seharusnya pembantu presiden memberikan saran bagaimana seharusnya nomenklatur, literatur, dan tata organisasinya.
“Kalau tidak mengerti mending suruh mengundang yang mengerti. Kenapa buat kementerian ini. Sekarang tidak jelas bagaimana pemerintahan. Masih sama kan eselonnya sekarang dengan pemerintah sebelumnya,” ujar dia. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, struktur organisasi eselon I sudah diserahkan kepada Presiden sejak Desember.
Karena itu, saat ini tinggal menunggu perpres dikeluarkan. “Sebelumnya sudah disidangkabinetkan tentang desa. Tampaknya sudah clear. Tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Ini soal eselon I,” katanya. Rini mengatakan, sambil menunggu perpres tersebut, pihaknya juga sedang mempersiapkan tata organisasi untuk eselon II hingga eselon IV.
Dita angga
(bbg)
Explore More