Anggaran Sosialisasi Rp8,8 Triliun Dicoret
Selasa, 20 Januari 2015 - 13:57 WIB
Anggaran Sosialisasi Rp8,8 Triliun Dicoret
A
A
A
JAKARTA - Anggaran sebesar Rp8,8 triliun muncul tiba-tiba dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (RAPBD) DKI 2015. Biaya tersebut diketahui untuk sosialisasi.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan setelah membaca kembali draf RAPBD sebelum memberi jawabanataspandangan fraksifraksi mengenai rancangan peraturan daerah (perda) tentang RAPBD 2015, pihaknya menemukan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk keperluan sosialisasi surat keputusan (SK) gubernur, program visi-misi DPRD, dan sebagainya.
“Pokoknya yang saya anggap tidak penting saya coret. Ada ratusan atau ribuan kegiatan yang intinya sosialisasi, seratus juta dua ratus juta kan kurang ajar. Ada oknum yang sengaja masukin totalnya adaRp8,8triliun,” ujar Ahok di Balai Kota DKI kemarin. Dia menduga ada oknum Pemprov DKI yang bekerja sama dengan anggota DPRD dalam memasukkan anggaran “siluman” tersebut.
Sebab dia menilai tidak ada yang bisa memasukkan ketikan draf RAPBD selain orang Pemprov DKI. Hanya isinya ada berupa titipan dari Dewan seperti visi-misi DPRD yang semua isinya versi mereka. Sayangnya tidak ada yang maumengakui meski dia sudah berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Untukitu, dia akan memasukkan seluruh anggaran dalam sistem penganggaran secara elektronik( e-budgeting) agartidakada lagi pembelian aneh-aneh terjadi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, kebijakan e-budgeting itu sudah disetujui antara eksekutif dan legislatif.
“Tadi ketua DPRD sudah setuju, semua anggota Dewan setuju. Kita tunggu saja pengesahannya dan harus disusunlagi. Saya bilang Rp8,8 triliun ini harus dibuang,” katamantan Bupati Belitung Timur itu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menantang Ahok membuktikan adanya anggaran “siluman” sebesar Rp8,8 triliun. Menurutnya, tidak mungkin Dewan berani mengubah-ubah anggaran.
“Pembahasan saja belum dilakukan kok nuduh begitu? Dari mana parameternya bisa melihat ada anggaran titipan?” tandasnya. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu menjelaskan, pembahasan RAPBD di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan SKPD terkait baru dilaksanakan Rabu (21/1) setelah Gubernur memberikan jawaban dalam paripurna.
Nanti bila ditemukan anggaran tidak sesuai dengan keperluan, pihaknya juga berhak mencoret seperti yang tertuang dalam amanat UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/ DPRD (MD3). “Nanti kalau sudah raker (rapat kerja) baru ketahuan mana anggaran siluman atau titipan. Kalau enggak cocok atau enggak setuju tinggal coret. Jadi tidak usah ribut anggaran siluman,” kata Taufik.
Bima setiyadi
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan setelah membaca kembali draf RAPBD sebelum memberi jawabanataspandangan fraksifraksi mengenai rancangan peraturan daerah (perda) tentang RAPBD 2015, pihaknya menemukan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk keperluan sosialisasi surat keputusan (SK) gubernur, program visi-misi DPRD, dan sebagainya.
“Pokoknya yang saya anggap tidak penting saya coret. Ada ratusan atau ribuan kegiatan yang intinya sosialisasi, seratus juta dua ratus juta kan kurang ajar. Ada oknum yang sengaja masukin totalnya adaRp8,8triliun,” ujar Ahok di Balai Kota DKI kemarin. Dia menduga ada oknum Pemprov DKI yang bekerja sama dengan anggota DPRD dalam memasukkan anggaran “siluman” tersebut.
Sebab dia menilai tidak ada yang bisa memasukkan ketikan draf RAPBD selain orang Pemprov DKI. Hanya isinya ada berupa titipan dari Dewan seperti visi-misi DPRD yang semua isinya versi mereka. Sayangnya tidak ada yang maumengakui meski dia sudah berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Untukitu, dia akan memasukkan seluruh anggaran dalam sistem penganggaran secara elektronik( e-budgeting) agartidakada lagi pembelian aneh-aneh terjadi dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, kebijakan e-budgeting itu sudah disetujui antara eksekutif dan legislatif.
“Tadi ketua DPRD sudah setuju, semua anggota Dewan setuju. Kita tunggu saja pengesahannya dan harus disusunlagi. Saya bilang Rp8,8 triliun ini harus dibuang,” katamantan Bupati Belitung Timur itu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menantang Ahok membuktikan adanya anggaran “siluman” sebesar Rp8,8 triliun. Menurutnya, tidak mungkin Dewan berani mengubah-ubah anggaran.
“Pembahasan saja belum dilakukan kok nuduh begitu? Dari mana parameternya bisa melihat ada anggaran titipan?” tandasnya. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu menjelaskan, pembahasan RAPBD di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan SKPD terkait baru dilaksanakan Rabu (21/1) setelah Gubernur memberikan jawaban dalam paripurna.
Nanti bila ditemukan anggaran tidak sesuai dengan keperluan, pihaknya juga berhak mencoret seperti yang tertuang dalam amanat UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/ DPRD (MD3). “Nanti kalau sudah raker (rapat kerja) baru ketahuan mana anggaran siluman atau titipan. Kalau enggak cocok atau enggak setuju tinggal coret. Jadi tidak usah ribut anggaran siluman,” kata Taufik.
Bima setiyadi
(bbg)
