Komisi I Minta Tak Ditanggapi Berlebihan
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintahan Belanda dan Brazil yang menarik duta besar di Indonesia karena eksekusi mati warga negaranya pada Minggu 18 Januari 2015 dinilai wajar. Penarikan kedua duta besar itu dinilai tidak perlu ditanggapi berlebihan.
"Tidak perlu ditanggapi secara ekstrim, tidak perlu dengan kemarahan. Itu hal yang biasa dan lumrah yang dilakukan dua negara itu," ujar Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Menurut Tb Hasanuddin, dua negara yang menarik dua duta besarnya ini hanya ingin meminta penjelasan langsung terkait kondisi riil di Indonesia pasca eksekusi hukuman mati. Selain itu, juga untuk mengingatkan publik bahwa kedua pemerintah negara itu tidak sejalan dengan kebijakan eksekusi mati.
"Itu wajar. Kita pernah juga kan memanggil duta besar kita di Arab Saudi, Australia, Malaysia. Tapi bukan pemutusan hubungan negara," tandas dia.
Kendati mendapat protes dari Brazil dan Belanda, Tb Hasanuddin menambahkan, kebijakan pemerintah perlu didukung dan dilanjutkan. Pasalnya, persoalan narkoba sudah meresahkan seluruh masyarakat Indonesia.
"40 orang setiap hari mati karena narkoba. Ini kan tingkat kegawatan yang tinggi. Mereka menyelundupkan dari luar barang itu untuk merusak generasi bangsa kita," tuntasnya.
"Tidak perlu ditanggapi secara ekstrim, tidak perlu dengan kemarahan. Itu hal yang biasa dan lumrah yang dilakukan dua negara itu," ujar Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Menurut Tb Hasanuddin, dua negara yang menarik dua duta besarnya ini hanya ingin meminta penjelasan langsung terkait kondisi riil di Indonesia pasca eksekusi hukuman mati. Selain itu, juga untuk mengingatkan publik bahwa kedua pemerintah negara itu tidak sejalan dengan kebijakan eksekusi mati.
"Itu wajar. Kita pernah juga kan memanggil duta besar kita di Arab Saudi, Australia, Malaysia. Tapi bukan pemutusan hubungan negara," tandas dia.
Kendati mendapat protes dari Brazil dan Belanda, Tb Hasanuddin menambahkan, kebijakan pemerintah perlu didukung dan dilanjutkan. Pasalnya, persoalan narkoba sudah meresahkan seluruh masyarakat Indonesia.
"40 orang setiap hari mati karena narkoba. Ini kan tingkat kegawatan yang tinggi. Mereka menyelundupkan dari luar barang itu untuk merusak generasi bangsa kita," tuntasnya.
(kri)