Drama Kapolri

Setelah melalui drama politik dan hukum yang menegangkan, tadi malam Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penundaan pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.

Alasan penundaan itu terkait dengan masalah hukum yang sedang dialami Komjen Budi Gunawan. Pada waktu bersamaan, Presiden Jokowi mengumumkan pemberhentian dengan hormat Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan mengangkat Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (plt) kapolri.

Pengumuman Presiden Jokowi ini menutup kabar simpang siur yang berseliweran sejak penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK hingga tadi malam. Selama 3 kali 24 jam terakhir, perhatian publik tersita pada proses penunjukan kapolri yang mengundang kontroversi luar biasa.

Mulai dari desas-desus politik di balik penunjukan Budi Gunawan, penetapan tersangka oleh KPK, uji kepatutan dan kelayakan di DPR hingga ditutup dengan penundaan pelantikan yang diumumkan Presiden di Istana Merdeka tadi malam. Keputusan Presiden Jokowi yang menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri tentu telah melalui jalan panjang dan berliku.

Banyak kepentingan yang melingkupi pergantian orang nomor satu di kepolisian ini. Dalam ranah politik, penunjukan posisi strategis seperti kapolri pasti penuh gesekan dan benturan kepentingan berbagai pihak. Hari-hari melelahkan seperti inilah yang harus dilalui Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sejauh mana kemampuan kepemimpinan seorang presiden salah satunya bisa dilihat dari cara dia menangani situasi kritis menjelang keputusan-keputusan penting. Presiden harus memiliki keyakinan, kepercayaan diri, serta keberanian mengambil risiko dari keputusannya itu. Termasuk risiko berseberangan pendapat dengan orang-orang dekatnya, orang-orang yang sangat berjasa kepadanya, atau bahkan orang-orang kepercayaannya.

Setiap keputusan yang diambil pasti mengundang pro-kontra di tengah masyarakat. Tidak ada satu keputusan pun yang bisa memuaskan semua pihak. Karena itu kejelian seorang presiden untuk membaca situasi di sekitarnya menjadi sangat penting. Ada juga faktor feeling dan intuisi yang berperan besar untuk memprediksi apa kira-kira dampak keputusan yang diambil.

Keberanian Presiden mengumumkan penundaan pelantikan itu pasti mendapat pujian dari satu pihak dan menuai kritikan dari pihak lain. Presiden Jokowi harus siap menghadapi itu dengan segala risiko. Tidak ada pilihan lain. Bagi masyarakat, apa pun keputusan yang diambil Jokowi perihal kapolri ini akan menjadi catatan tersendiri.

Presiden harus mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa penundaan pengangkatan kapolri baru ini adalah keputusan paling tepat yang harus dia ambil. Memang penundaan bisa dimaknai sebagai salah satu taktik untuk mengambil napas sebentar sembari mengatur strategi baru untuk melakukan serangan mematikan kepada lawan, seperti dalam pertandingan tinju.

Yang pasti, polemik seputar kapolri ini belum sampai pada titik, tapi baru koma pertama yang tentu saja akan diikuti titik-koma kedua, ketiga, dan seterusnya. Masih ada tugas berat yang harus dilakukan Presiden dan jajaran pimpinan Polri yang baru selepas pengumuman itu. Presiden harus mampu meredam kekecewaan di lingkup internal Polri setelah pengumuman dan penundaan kapolri baru.

Presiden sebagai kepala negara juga harus mampu mengayomi institusi Polri sebagai pelindung masyarakat dan penegakan hukum. Proses pemilihan kapolri pasti mengundang pro-kontra di kalangan internal Polri sendiri. Tapi begitu keputusan diambil, semua pihak harus kembali pada kepentingan bangsa dan negara.

Yang perlu dilakukan dalam waktu dekat ini adalah merekatkan kembali rivalitas di tubuh pimpinan Polri. Meskipun kita (orang awam) melihat para jenderal senyum-senyum di layar kaca seolaholah tidak terjadi apa-apa, yang lebih penting lagi, kepentingan publik tidak boleh dikesampingkan. Pimpinan Polri yang baru (jika sudah dilantik) memiliki tugas berat untuk itu.