Eks Jubir SBY Ikut Komentar Soal Calon Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri tergantung keputusan Presiden Jokowi. Walaupun, Komisi III DPR telah meloloskan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu dalam fit and proper test.
"Semuanya tergantung presiden, presiden maunya bagaimana, tidak boleh ada yang mendikte presiden," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Julian Aldrin Pasha ketika berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Jumat (16/1/2015).
Sekadar diketahui, belum lama ini, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat Kepala Biro Pembinan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Budi ditetapkan sebagai tersangka, sehari sebelum dirinya menjalani fit and proper test di Komisi III DPR.
Julian Pasha yakin Presiden Jokowi memiliki alasan kuat, jika pada akhirnya nanti melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Sutarman.
"Itu saya kira tentu presiden punya alasan kuat, tapi kalau situasinya seperti ini perlu penjelasan kepada publik," ungkap mantan Juru Bicara Kepresidenan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Semuanya tergantung presiden, presiden maunya bagaimana, tidak boleh ada yang mendikte presiden," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Julian Aldrin Pasha ketika berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Jumat (16/1/2015).
Sekadar diketahui, belum lama ini, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat Kepala Biro Pembinan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Budi ditetapkan sebagai tersangka, sehari sebelum dirinya menjalani fit and proper test di Komisi III DPR.
Julian Pasha yakin Presiden Jokowi memiliki alasan kuat, jika pada akhirnya nanti melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Sutarman.
"Itu saya kira tentu presiden punya alasan kuat, tapi kalau situasinya seperti ini perlu penjelasan kepada publik," ungkap mantan Juru Bicara Kepresidenan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
(maf)