Dua RUU Ini Jadi Prioritas DPD
Dua RUU Ini Jadi Prioritas DPD
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong dua Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif dan RUU Pelestarian Bahasa Daerah menjadi undang-undang (UU).
Pembentukan kedua RUU itu ditargetkan rampung pada masa kerja DPD tahun 2015.
Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota DPD dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015, Selasa 13 Januari lalu.
“Kita harus memperkuat UKM (usaha kecil menengah) daerah agar mampu bersaing dan perlunya RUU Ekonomi Kreatif ” ujar Akhmad Muqowam, senator asal Jawa Tengah saat melaporkan hasil kunjungan kerja ke daerah dalam masa reses.
Muqowam mengharapkan kedua UU itu nantinya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Tentunya juga harus didorong dengan sumber daya manusia yang berkualitas, makanya kedua RUU tersebut harus kita dukung dan perioritaskan menjadi UU,” ujarnya.
Pendapat senada juga diungkapkan oleh senator asal Jawa Barat Oni Suwarman, senator asal Banten Ahmad Sadeli Karim, dan senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi secara terpisah.
Para senator mengharapkan DPD memberikan dukungan penuh terhadap RUU tersebut menjadi UU.
Dalam sidang paripurna tersebut, para senator juga membahas dan menyoroti permasalahan kesiapan daya saing masing-masing UKM daerah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yang masih memiliki banyak kendala dalam kualitas, teknologi dan permodalan.
Usulan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Pelestarian Bahasa Daerah juga disampaikan oleh senator dari Bali, Kadek Ambarawa yang menyampaikan perlunya pemerintah untuk pelestarian bahasa daerah sehingga budaya dan kearifan lokal tetap terpelihara.
“Saya merasa kaget karena ada nama jalan berbahasa Korea di Bali harusnya ini tidak boleh terjadi “ tutur Kadek.
Senator Kalimantan Barat Rubaeti Erlita. mengatakan di daerah pemilihannya sudah dimulai penggunaan bahasa Dayak dan bahasa Melayu untuk melestarikan bahasa daerah sehingga tidak punah.
Memasuki Masa Sidang II DPD Tahun Sidang 2014-2015 DPD menggelar Sidang Paripurna ke-8 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.
Sidang dibuka oleh Ketua DPD Irman Gusman secara langsung memimpin jalannya sidang didampingi Wakil Ketua DPD G.K.R. Hemas.
Dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna, Ketua DPD menyampaikan simpati atas bencana tanah longsor di Jawa timur dan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata.
Irman juga mengapresiasi Badan SAR Nasional (Basarnas) yang bekerja optimal dalam proses evakuasi korban dan badan pesawat AirAsia.
Pembentukan kedua RUU itu ditargetkan rampung pada masa kerja DPD tahun 2015.
Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota DPD dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015, Selasa 13 Januari lalu.
“Kita harus memperkuat UKM (usaha kecil menengah) daerah agar mampu bersaing dan perlunya RUU Ekonomi Kreatif ” ujar Akhmad Muqowam, senator asal Jawa Tengah saat melaporkan hasil kunjungan kerja ke daerah dalam masa reses.
Muqowam mengharapkan kedua UU itu nantinya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Tentunya juga harus didorong dengan sumber daya manusia yang berkualitas, makanya kedua RUU tersebut harus kita dukung dan perioritaskan menjadi UU,” ujarnya.
Pendapat senada juga diungkapkan oleh senator asal Jawa Barat Oni Suwarman, senator asal Banten Ahmad Sadeli Karim, dan senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi secara terpisah.
Para senator mengharapkan DPD memberikan dukungan penuh terhadap RUU tersebut menjadi UU.
Dalam sidang paripurna tersebut, para senator juga membahas dan menyoroti permasalahan kesiapan daya saing masing-masing UKM daerah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yang masih memiliki banyak kendala dalam kualitas, teknologi dan permodalan.
Usulan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Pelestarian Bahasa Daerah juga disampaikan oleh senator dari Bali, Kadek Ambarawa yang menyampaikan perlunya pemerintah untuk pelestarian bahasa daerah sehingga budaya dan kearifan lokal tetap terpelihara.
“Saya merasa kaget karena ada nama jalan berbahasa Korea di Bali harusnya ini tidak boleh terjadi “ tutur Kadek.
Senator Kalimantan Barat Rubaeti Erlita. mengatakan di daerah pemilihannya sudah dimulai penggunaan bahasa Dayak dan bahasa Melayu untuk melestarikan bahasa daerah sehingga tidak punah.
Memasuki Masa Sidang II DPD Tahun Sidang 2014-2015 DPD menggelar Sidang Paripurna ke-8 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.
Sidang dibuka oleh Ketua DPD Irman Gusman secara langsung memimpin jalannya sidang didampingi Wakil Ketua DPD G.K.R. Hemas.
Dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna, Ketua DPD menyampaikan simpati atas bencana tanah longsor di Jawa timur dan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata.
Irman juga mengapresiasi Badan SAR Nasional (Basarnas) yang bekerja optimal dalam proses evakuasi korban dan badan pesawat AirAsia.
(dam)
Explore More