Darurat Indonesia!

Alpin Hardiansah
Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,5% pada 2014. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Pada 2015 ini, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%. Dengan target pertumbuhan sebesar itu, rakyat sangat mengharapkan akan terjadinya kesejahteraan yang merata dari Sabang hingga Merauke serta dari Miangas sampai Pulau Rote. Penerapan sistem kapitalisme yang berkiblat ke Barat dengan asas liberalisme sebagai suatu keniscayaan sangatlah memungkinkan terjadinya ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata.

Hal ini terbukti dengan besarnya dana asing yang masuk negeri ini sebagai pertanda betapa liberalisasi telah merajalela sehingga membuat pemerintah terlena serta lupa melakukan reformasi struktural. Terlebih di akhir tahun nanti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan. Tentu dana asing yang akan masuk ke negeri ini jumlahnya akan semakin besar.

Hasrat pemerintah untuk terus konsisten mengikuti Barat dengan liberalismenya pun semakin muncul ke permukaan. Dengan dilepasnya harga BBM mengikuti harga pasar telah membuktikan keseriusan pemerintah untuk “memperbaiki diri” di hadapan asing dan “memonsterisasi diri” di hadapan rakyat. Bukti lainnya yaitu dengan penyesuaian harga elpiji dan listrik dengan harga pasar internasional.

Ironis memang ketika kekayaan negeri ini dijual ke negeri lain dengan harga yang murah dan dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang selangit. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejak 2004 lalu sudah banyak kekayaan negeri ini (BUMN) yang dijual ke asing dengan dalih memprivatisasi BUMN. Lebih ironis lagi ketika sisa BUMN yang belum terjual justru “dianaktirikan” oleh pemerintah dengan kebijakankebijakan yang menyulitkan BUMN dan mempermudah asing untuk memperluas jaringan bisnisnya di negeri ini.

Salah satunya Pertamina. Stok nasional BBM selama ini hanya ditanggung oleh Pertamina, sedangkan SPBU asing tidak. Selain itu, SPBU asing diperbolehkan untuk membangun SPBU di wilayah yang infrastrukturnya sudah lengkap. Adapun untuk wilayah yang masih terkendala infrastruktur yang belum memadai ditugaskan oleh pemerintah.

Padahal negara lain semisal India, Thailand, dan Malaysia menerapkan kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewajiban untuk menanggung stok nasional bagi pendatang baru sebagai entry barrier. Jadi, tidak berlebihan jika sebagian kalangan berpandangan bahwa di tahun 2015, Indonesia dijual!