Integrasi KIP - KKS Belum Optimal
Selasa, 13 Januari 2015 - 14:33 WIB
Integrasi KIP - KKS Belum Optimal
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menilai distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ternyata belum terintegrasi secara optimal.
Karena itu, seringkali ada warga yang tidak mendapatkan program tersebut menyusul pendataan yang belum sempurna. ”Harus ditelusuri kembali berapa jumlah anggota rumah tangga KKS yang mendapat KIS dan KIP sebab KKS pendekatannya rumah tangga. Jika penerima KKS anaknya tujuh, seharusnya rumah tangga tersebut terima sembilan KIS.
Kalau penerima KKS punya anak usia 7-18 tahun, anak itu harus dapat KIP. Kalau KIS sudah banyak yang lengkap, bahkan ada yang lebih,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seusai memantau langsung proses pendistribusian KKS di Kantor Pos Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemarin.
Menurut dia, program KIP yang masuk ke dalam wilayah Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) belum terintegrasikan secara optimal ke dalam paket KKS. ”Ke depan seharusnya KIS, KIP, dan KKS terintegrasi dalam satu paket agar harapan terbentuknya Indonesia pintar, sehat, dan sejahtera bisa terwujud,” ungkapnya.
Dalam kunjungan itu, Khofifah juga mengevaluasi masih terjadi antrean panjang dalam proses pencairan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Menurutnya, antara keluarga penerima PSKS dan pihak kelurahan belum terkoordinasikan dengan baik. ”Harus dikomunikasikan kembali agar mereka hadir sesuai dengan jam dan hari yang sudah dijadwalkan,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan layanan kesehatan hingga desa. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan sumber daya manusia di sektor kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas.
”Saat ini pemerintah memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan ditingkatkan terlebih dahulu,” kata Puan saat memantau pelayanan kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Puan mengatakan, pemerintah meluncurkan program KIS agar seluruh lapisan masyarakat terutama yang tidak mampu dapat menikmati layanan kesehatan. ”Negara harus hadir bersama rakyat salah satunya melalui BPJS,” ucap Puan.
Puan mengatakan, pemerintah memiliki cita-cita agar pelayanan kesehatan bisa hadir di kantong-kantong masyarakat seperti di perdesaan. Anggaran untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat telah diajukan pemerintah dalam APBN-P 2015.
Khoirul Muzakki/ Rahmat Sahid
Karena itu, seringkali ada warga yang tidak mendapatkan program tersebut menyusul pendataan yang belum sempurna. ”Harus ditelusuri kembali berapa jumlah anggota rumah tangga KKS yang mendapat KIS dan KIP sebab KKS pendekatannya rumah tangga. Jika penerima KKS anaknya tujuh, seharusnya rumah tangga tersebut terima sembilan KIS.
Kalau penerima KKS punya anak usia 7-18 tahun, anak itu harus dapat KIP. Kalau KIS sudah banyak yang lengkap, bahkan ada yang lebih,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seusai memantau langsung proses pendistribusian KKS di Kantor Pos Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemarin.
Menurut dia, program KIP yang masuk ke dalam wilayah Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) belum terintegrasikan secara optimal ke dalam paket KKS. ”Ke depan seharusnya KIS, KIP, dan KKS terintegrasi dalam satu paket agar harapan terbentuknya Indonesia pintar, sehat, dan sejahtera bisa terwujud,” ungkapnya.
Dalam kunjungan itu, Khofifah juga mengevaluasi masih terjadi antrean panjang dalam proses pencairan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Menurutnya, antara keluarga penerima PSKS dan pihak kelurahan belum terkoordinasikan dengan baik. ”Harus dikomunikasikan kembali agar mereka hadir sesuai dengan jam dan hari yang sudah dijadwalkan,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan layanan kesehatan hingga desa. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan sumber daya manusia di sektor kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas.
”Saat ini pemerintah memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan ditingkatkan terlebih dahulu,” kata Puan saat memantau pelayanan kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Puan mengatakan, pemerintah meluncurkan program KIS agar seluruh lapisan masyarakat terutama yang tidak mampu dapat menikmati layanan kesehatan. ”Negara harus hadir bersama rakyat salah satunya melalui BPJS,” ucap Puan.
Puan mengatakan, pemerintah memiliki cita-cita agar pelayanan kesehatan bisa hadir di kantong-kantong masyarakat seperti di perdesaan. Anggaran untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat telah diajukan pemerintah dalam APBN-P 2015.
Khoirul Muzakki/ Rahmat Sahid
(ftr)
