Ekonomi Biru NKRI

TYAS ISMI TRIALFHIANTY
Mahasiswi Jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan Universitas Gadjah Mada

Model pembangunan ekonomi yang berkiblat pada sektor kelautan atau blue economy bukanlah hal yang baru.

Konsep ini telah disadari dan diadaptasi oleh beberapa negara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat dengan harapan dapat berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyatnya. Indonesia dengan status negara kepulauan dan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi seharusnya telah sadar betul bahwa sumber daya laut adalah sektor utama yang harus diperhatikan.

Mengutip kembali pengelompokan sektor ekonomi kelautan menurut Dewan Kelautan Indonesia, terdapat enam sektor yang masuk ke dalam ranah kegiatan perekonomian biru ini yaitu sektor perikanan, perhubungan, ESDM kelautan, wisata bahari, jasa kelautan, dan industri kelautan.

Sektor perikanan bertanggung jawab pada kegiatan ekonomi penangkapan dan pembudidayaan sumber daya laut. Rendahnya produktivitas pada sektor ini dapat diakibatkan oleh adaptasi teknologi dan bargain position pelaku ekonomi yang masih rendah.

Sebut saja usaha ekspor transplantasi terumbu karang di Indonesia. Nilai margin pemasaran terbesar bukan berada antara produsen dan pedagang perantara, melainkan pedagang perantara dan konsumen yang justru berada pada satu regional/wilayah. Dengan begitu, ”seni negosiasi” dijadikan salah satu masalah yang bernilai besar dan tengah dihadapi para pelaku ekonomi pada sektor ini.

Pada sektorindustrikelautan, kualifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada kualitas produk dapat menjadi isu yang menghambat produktivitas. Para pengusaha industri pun harus mulai memikirkan kembali nilai tambah yang dapat diberikan kepada konsumen baik dalam maupun luar negeri.

Pemerintah mulai berupaya keras dalam meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi kelautan. Menyandingkan konsep konservasi dan ekonomi pada sumber daya laut dalam program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) di Indonesia bagian timur dan barat adalah awal mula pergerakan yang berbasis pada local wisdom.

Namun, sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang peningkatan faktor produksi dari segi input barang dan jasa serta mulai mempertanyakan sisi efektivitas dan efisiensi didalamnya. Bukanlah nilai uang atau barang yang menjadi persoalan namun, apakah pendampingan, pelaksanaan, dan pengawasan dari pusat sudah betul-betul dapat memastikan keberhasilan program tersebut.

Keberhasilan suatu model perekonomian bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pelaku ekonomi, akademisi sebagai pelaku analisis, atau pemerintah yang memegang kontrol dengan wewenang kebijakan yang dimiliki. Keberhasilan tersebut ada pada pundak integrasi berbagai pihak yang saling mendukung.

Sekali lagi, permasalahan produktivitas tidak lagi mengenai jumlah faktor produksi, tetapi apakah efektivitas dan efisiensi di dalamnya sudah dipertimbangkan.