Respons Seskab Soal Presiden Pilih Calon Kapolri
Selasa, 13 Januari 2015 - 10:41 WIB
Respons Seskab Soal Presiden Pilih Calon Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengaku, tidak tahu Komjen Budi Gunawan pernah mendapat rapor merah dari KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan (PPATK).
Budi disebut mendapat rapor merah oleh mantan Kepala Yunus Husein melalui akui twitternya. Andi menyebut, data dari PPATK yang diserahkan kepada presiden saat penjaringan menteri bersifat rahasia.
"Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi tentang rapor merah itu, silakan teman-teman tanya ke Yunus Husein," kata Andi di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Jawa Barat, Senin 12 Januari 2015.
Andi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan isu negatif sebagai dasar dalam melakukan seleksi. Pasalnya, sampai saat ini belum ada tindakan hukum terhadap Budi Gunawan meskipun kerap dikaitkan dengan isu rekening gendut.
"Ya seperti yang dikatakan Pak JK (Jusuf Kalla). Pemerintah menggunakan asas praduga tak bersalah," ucap Andi.
Mantan Tim Deputi Transisi Jokowi JK ini mengatakan, tidak ada keharusan bagi presiden dalam pemilihan Kapolri untuk melibatkan KPK dan PPATK. Menurutnya, presiden telah menggunakan hak prereogatifnya.
"Kalian juga tidak bertanya tentang (pemilihan) KSAL dan KSAU. KSAL dan KSAU juga tidak melalui KPK dan PPATK," tegasnya.
Budi disebut mendapat rapor merah oleh mantan Kepala Yunus Husein melalui akui twitternya. Andi menyebut, data dari PPATK yang diserahkan kepada presiden saat penjaringan menteri bersifat rahasia.
"Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi tentang rapor merah itu, silakan teman-teman tanya ke Yunus Husein," kata Andi di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Jawa Barat, Senin 12 Januari 2015.
Andi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan isu negatif sebagai dasar dalam melakukan seleksi. Pasalnya, sampai saat ini belum ada tindakan hukum terhadap Budi Gunawan meskipun kerap dikaitkan dengan isu rekening gendut.
"Ya seperti yang dikatakan Pak JK (Jusuf Kalla). Pemerintah menggunakan asas praduga tak bersalah," ucap Andi.
Mantan Tim Deputi Transisi Jokowi JK ini mengatakan, tidak ada keharusan bagi presiden dalam pemilihan Kapolri untuk melibatkan KPK dan PPATK. Menurutnya, presiden telah menggunakan hak prereogatifnya.
"Kalian juga tidak bertanya tentang (pemilihan) KSAL dan KSAU. KSAL dan KSAU juga tidak melalui KPK dan PPATK," tegasnya.
(maf)
