Polri dan Kejagung Dinilai Lambat Mereformasi Diri
Jum'at, 09 Januari 2015 - 17:32 WIB
Polri dan Kejagung Dinilai Lambat Mereformasi Diri
A
A
A
JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, ada dua lembaga negara yang lambat beradaptasi dengan ritme perubahan di era reformasi.
"Keduanya adalah Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (Polri)," kata Ray saat diskusi dan jumpa pers 'Cegah figur bermasalah jadi Kapolri, Jokowi JK harus libatkan KPK dan PPATK' di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Padahal, kata Ray, iklim reformasi memberikan keluasan penuh kepada Polri untuk berbenah secara mandiri mengatur intitusinya. Namun, hal itu tak dimanfaatkan penuh oleh internal Polri. Bahkan, adaptasi Polri masih kalah dengan TNI.
Menurutnya, meski intitusi Polri banyak diuntungkan dari proses reformasi, namun tindakan Polri justru kontra produktif dengan semangat reformasi, yakni cenderung bertindak brutal dalam menangani masalah sosial di masyarakat.
"TNI jauh sedikit transparan dan hati-hati gunakan senjata. Tapi kepolisian justru berbeda. Meskipun belum sesuai harapan, tapi jika dihitung dari Orba, TNI banyak berubah," jelasnya.
Pemandangan yang tak jauh berbeda juga ditunjukkan Kejagung. Menurutnya, meski harapan publik menginginkan institusi kejaksaan bisa lepas dari kepentingan politik, korps Adhyaksa tersebut dianggap belum mampu keluar dari cengkeraman politik.
"Hasilnya hukum masih rentan diperjualbelikan. Jaksa Agung kita tak bisa kita sebut kalangan profesional," tambahnya.
Mengacu pada persiapan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memilih calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang akan paripurna masa tugasnya, Ray meminta Kapolri mendatang harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah tangganya..
Seperti dugaan rekening gendut perwira tinggi Polri, berlaku transparan dalam menggunakan anggaran, berlaku profesional, serta terpenting tak bertindak represif dalam menghadapi masyarakat sipil.
"Sebaiknya Jokowi juga melihat calon Kapolri mana yang bisa menjawab tiga tantangan itu. Jangan sampai polisi tajam ke bawah tumpul ke atas," pungkasnya.
"Keduanya adalah Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (Polri)," kata Ray saat diskusi dan jumpa pers 'Cegah figur bermasalah jadi Kapolri, Jokowi JK harus libatkan KPK dan PPATK' di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Padahal, kata Ray, iklim reformasi memberikan keluasan penuh kepada Polri untuk berbenah secara mandiri mengatur intitusinya. Namun, hal itu tak dimanfaatkan penuh oleh internal Polri. Bahkan, adaptasi Polri masih kalah dengan TNI.
Menurutnya, meski intitusi Polri banyak diuntungkan dari proses reformasi, namun tindakan Polri justru kontra produktif dengan semangat reformasi, yakni cenderung bertindak brutal dalam menangani masalah sosial di masyarakat.
"TNI jauh sedikit transparan dan hati-hati gunakan senjata. Tapi kepolisian justru berbeda. Meskipun belum sesuai harapan, tapi jika dihitung dari Orba, TNI banyak berubah," jelasnya.
Pemandangan yang tak jauh berbeda juga ditunjukkan Kejagung. Menurutnya, meski harapan publik menginginkan institusi kejaksaan bisa lepas dari kepentingan politik, korps Adhyaksa tersebut dianggap belum mampu keluar dari cengkeraman politik.
"Hasilnya hukum masih rentan diperjualbelikan. Jaksa Agung kita tak bisa kita sebut kalangan profesional," tambahnya.
Mengacu pada persiapan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memilih calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang akan paripurna masa tugasnya, Ray meminta Kapolri mendatang harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah tangganya..
Seperti dugaan rekening gendut perwira tinggi Polri, berlaku transparan dalam menggunakan anggaran, berlaku profesional, serta terpenting tak bertindak represif dalam menghadapi masyarakat sipil.
"Sebaiknya Jokowi juga melihat calon Kapolri mana yang bisa menjawab tiga tantangan itu. Jangan sampai polisi tajam ke bawah tumpul ke atas," pungkasnya.
(kri)
