Jokowi Diingatkan Hindari Politik Dagang Sapi Pilih Kapolri
Jum'at, 09 Januari 2015 - 15:37 WIB
Jokowi Diingatkan Hindari Politik Dagang Sapi Pilih Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak salah memilih Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pengganti Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang akan paripurna masa tugasnya awal tahun 2015 ini.
Wakil Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, sangat penting Jokowi memilih Kapolri yang jelas track recordnya. Lantaran jabatan yang akan diembannya akan berakibat penting terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dia menyarankan, Jokowi dalam memilih Kapolri baru harus lepas dari kepentingan politik. Apalagi kepentingan politik yang menguntungkan dirinya.
"Pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi," kata Agus saat jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Agus menegaskan, pemilihan Kapolri harus didasarkan pada track record dan rekam jejaknya selama mengabdi di intitusinya. Katanya, seorang calon Kapolri harus berintegritas serta mempunyai komitmen kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi.
"Sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya karena dianggap berjasa terhadap dirinya selama pilpres maupun titipan partai tertentu," ujarnya.
Untuk itu, tambah Agus, dalam mengganti Kapolri Jenderal Sutarman, pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla suka tidak suka harus melibatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kami mengingatkan Jokowi bertindak hati-hati dan bijaksana dalam memilih calon Kapolri," pungkasnya.
Wakil Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, sangat penting Jokowi memilih Kapolri yang jelas track recordnya. Lantaran jabatan yang akan diembannya akan berakibat penting terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dia menyarankan, Jokowi dalam memilih Kapolri baru harus lepas dari kepentingan politik. Apalagi kepentingan politik yang menguntungkan dirinya.
"Pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi," kata Agus saat jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Agus menegaskan, pemilihan Kapolri harus didasarkan pada track record dan rekam jejaknya selama mengabdi di intitusinya. Katanya, seorang calon Kapolri harus berintegritas serta mempunyai komitmen kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi.
"Sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya karena dianggap berjasa terhadap dirinya selama pilpres maupun titipan partai tertentu," ujarnya.
Untuk itu, tambah Agus, dalam mengganti Kapolri Jenderal Sutarman, pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla suka tidak suka harus melibatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kami mengingatkan Jokowi bertindak hati-hati dan bijaksana dalam memilih calon Kapolri," pungkasnya.
(kri)
