Proyek Listrik Nasional Butuh Rp1.000 Triliun

JAKARTA - Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik nasional 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan membutuhkan dana sangat besar.

Nilai investasi yang diperlukan sekitar Rp1.000 triliun. Pembangunan pembangkit ini ditujukan untuk mengatasi krisis listrik di Tanah Air. Rencananya pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW ini dilakukan pemerintah dan swasta. PLN membangun 10.000 MW dan sisanya, 25.000 MW, dikerjakan swasta.

Direktur PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan, untuk membangun pembangkit dengan total kapasitas 35.000 MW, anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp1.000 triliun. Tahun ini PLN menyiapkan belanja modal atau capex sebesar Rp50 triliun. Angka tersebut akan terus ditambah seiring dengan tugas PLN dalam proyek ini.

“Untuk 2015 sudah ada di RKAP PLN. Tapi mengingat kebutuhan akan 35.000 MW ini, kita akan putar otak untuk pendanaan,” ujar Murtaqi selepas rapat koordinasi di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, kemarin. Dalam upaya membangun pembangkit listrik 35.000 MW pemerintah akan meningkatkan kandungan lokal. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kandungan lokal.

“Komponen manufaktur dan kedua komponen dari EPC (engineering, procurement, and service ) yang ada di Tanah Air,” ujarnya. Indroyono juga meminta PLN tidak bergantung pada komponen impor. Menurutnya, dalam pembangunan pembangkit listrik tersebut, industri nasional akan ikut didorong semaksimal mungkin.

“Sistem turbin, travo sudah dikuasai. Ini digarap bersama untuk bisa mengisi kandungan lokal,” lanjutnya. Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil berkomitmen mendukung konten lokal dalam industri ini agar bisa tercapai semaksimal mungkin.

“Perusahaan yang ikut tender akan diseleksi dengan ketat. Kemudian kita cari mana yang paling siap kita dorong,” jelasnya. Sofyan melanjutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan kebijakan dan aturan baru untuk mendukung PLN menambah tingkatan kandungan dalam negeri (TKDN). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan mengeluarkan beberapa kebijakan pendukung, di antaranya pemberian insentif seperti tax holiday.

“Untuk turbin, generator, boiler yang masuk kategori peralatan kelistrikan bisa diberikan. Termasuk bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP),” ujar Bambang. Dia menekankan, ada syarat bagi pihak yang ingin mendapatkan insentif tersebut. Salah satunya nilai investasi minimal Rp1 triliun.

“Prosedurnya harus mengikuti aturan. Misalnya minimal investasi Rp1 triliun,” tegasnya. Ditambahkan Menteri Perindustrian Saleh Husin, dari proyek 35.000 MW tersebut, industri dapat memasok peralatan mulai dari kabel, mesin, pipa, sampai boiler.

Oktiani endarwati