Politikus PPP Bilang Interpelasi BBM Bikin Gaduh DPR
Jum'at, 02 Januari 2015 - 14:13 WIB
Politikus PPP Bilang Interpelasi BBM Bikin Gaduh DPR
A
A
A
JAKARTA - Kalangan anggota DPR akan tetap menggalang penggunaan hak interpelasi meskipun Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berpendapat interpelasi terhadap presiden hanya akan memicu kegaduahan politik di DPR.
"Penggunaan hak interpelasi hanya akan menimbulkan hiruk-pikuk politik baru. Padahal kepentingan masyarakat adalah mendapatkan kejelasan alasan-alasan pemerintah yang mendasari kebijakan BBM-nya," tutur Arsul kepada Sindonews, Jumat (2/1/2015).
Terkait penurunan harga BBM bersubsidi yang berlaku per 1 Januari 2015 itu, kata Arsul, PPP tetap akan mengkritisi persoalan kebijakan tersebut.
Antara lain, termasuk hitung-hitungan pemerintah dalam menaikkan harga,kemudiannya penyesuaiannya menjadi subsidi tetap.
Kendati demikian, kata dia, instrumen yang tepat untuk mengkritisi kebijakan harga BBM ini melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) atau mengajukan hak bertanya.
Menutur dia, DPR tidak lantas menggunakan hak interpelasi. "Sikap PPP masih tetap, tidak mendukung penggunaan hak interpelasi. Namun mempersilakan anggotanya untuk mengkritisi kebijakan BBM pemerintah dengan cara lain di luar interpelasi," tutur Arsul.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berpendapat interpelasi terhadap presiden hanya akan memicu kegaduahan politik di DPR.
"Penggunaan hak interpelasi hanya akan menimbulkan hiruk-pikuk politik baru. Padahal kepentingan masyarakat adalah mendapatkan kejelasan alasan-alasan pemerintah yang mendasari kebijakan BBM-nya," tutur Arsul kepada Sindonews, Jumat (2/1/2015).
Terkait penurunan harga BBM bersubsidi yang berlaku per 1 Januari 2015 itu, kata Arsul, PPP tetap akan mengkritisi persoalan kebijakan tersebut.
Antara lain, termasuk hitung-hitungan pemerintah dalam menaikkan harga,kemudiannya penyesuaiannya menjadi subsidi tetap.
Kendati demikian, kata dia, instrumen yang tepat untuk mengkritisi kebijakan harga BBM ini melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) atau mengajukan hak bertanya.
Menutur dia, DPR tidak lantas menggunakan hak interpelasi. "Sikap PPP masih tetap, tidak mendukung penggunaan hak interpelasi. Namun mempersilakan anggotanya untuk mengkritisi kebijakan BBM pemerintah dengan cara lain di luar interpelasi," tutur Arsul.
(dam)
