Otonomi Khusus Papua Dievaluasi Tiap Tahun
Senin, 29 Desember 2014 - 11:43 WIB
Otonomi Khusus Papua Dievaluasi Tiap Tahun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan kementeriannya sudah mencermati kinerja otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2013 dalam kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah (pemda).
Pengamatan dilakukan secara sistemik, terpadu, komprehensif, dan partisipatif. Selain itu, kondisi masyarakat dan dinamika yang terjadi di kedua provinsi tersebut juga diamati. Kesimpulannya, harus terus dilakukan evaluasi setiap tahun agar otsus benar-benar sesuai sasaran.
“Evaluasi otsus Papua dan Papua Barat tiap tahun penting untuk mengukur tingkat capaian kemajuan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua,” kata Tjahjo yang sedang berkunjung ke Papua kepada KORAN SINDO kemarin. Menurut Tjahjo, pembangunan di Papua harus mampu menurunkan setidaknya kesenjangan sosial dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan mampu mengurai akar masalah yang ada.
Dalam konteks pemda, menurut dia, evaluasi otsus Papua dan Papua Barat berkaitan dengan pengaturan umum pemda. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU 21/2001, pemerintah pusat harus memberikan dukungan atas pengambilan kebijakan efektivitas hubungan pemda dan DPR Papua/Papua Barat, Majelis Rakyat Papua/Papua Barat.
“Hal itu penting agar semakin ada harmonisasi kewenangan dan tata hubungan antarlembaga untuk menggerakkan dan mengorganisasi masyarakat secara terbuka dalam membangun daerahnya,” ujar dia. Di sisi lain, dilema dalam tata hubungan pusat-daerah dalam hal banyaknya kebijakan sektoral pemerintah pusat yang kurang tepat dengan kebutuhan sektoral di Papua dan Papua Baratjugaharusdibenahi.
“Kalautidak, akan terus ada kecurigaan terselubung dalam pembangunan semesta berencana di NKRI, termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat,” ucapnya. Sementara itu, dalam kunjungan Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional di Kota Jayapura, Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan terjadinya kekerasan di Kecamatan Enarotali, Kabupaten Paniai, baru-baru ini. Jokowi mengaku ikut merasakan kesedihan dan kehilangan dari keluarga korban kekerasan.
Karenanya, dia ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya dan seadil-adilnya agar kejadian serupa tidak terulang. “Saya mengunjungi mamamama Papua di pasar-pasar, saya mendengar apa yang mereka suarakan. Saya datang ke pelabuhan, mendengar apa yang menjadi kesulitan rakyat. Saya mendengar para pendeta, pastor, dan kepala-kepala masyarakat adat. Jadi, saya ingin mendengar semua,” ujarnya.
Jokowi juga mengajak masyarakat Papua yang masih berada di hutan dan di gunung untuk bersama-bersama melakukan dialog untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
Rahmat sahid
Pengamatan dilakukan secara sistemik, terpadu, komprehensif, dan partisipatif. Selain itu, kondisi masyarakat dan dinamika yang terjadi di kedua provinsi tersebut juga diamati. Kesimpulannya, harus terus dilakukan evaluasi setiap tahun agar otsus benar-benar sesuai sasaran.
“Evaluasi otsus Papua dan Papua Barat tiap tahun penting untuk mengukur tingkat capaian kemajuan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua,” kata Tjahjo yang sedang berkunjung ke Papua kepada KORAN SINDO kemarin. Menurut Tjahjo, pembangunan di Papua harus mampu menurunkan setidaknya kesenjangan sosial dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan mampu mengurai akar masalah yang ada.
Dalam konteks pemda, menurut dia, evaluasi otsus Papua dan Papua Barat berkaitan dengan pengaturan umum pemda. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU 21/2001, pemerintah pusat harus memberikan dukungan atas pengambilan kebijakan efektivitas hubungan pemda dan DPR Papua/Papua Barat, Majelis Rakyat Papua/Papua Barat.
“Hal itu penting agar semakin ada harmonisasi kewenangan dan tata hubungan antarlembaga untuk menggerakkan dan mengorganisasi masyarakat secara terbuka dalam membangun daerahnya,” ujar dia. Di sisi lain, dilema dalam tata hubungan pusat-daerah dalam hal banyaknya kebijakan sektoral pemerintah pusat yang kurang tepat dengan kebutuhan sektoral di Papua dan Papua Baratjugaharusdibenahi.
“Kalautidak, akan terus ada kecurigaan terselubung dalam pembangunan semesta berencana di NKRI, termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat,” ucapnya. Sementara itu, dalam kunjungan Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional di Kota Jayapura, Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan terjadinya kekerasan di Kecamatan Enarotali, Kabupaten Paniai, baru-baru ini. Jokowi mengaku ikut merasakan kesedihan dan kehilangan dari keluarga korban kekerasan.
Karenanya, dia ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya dan seadil-adilnya agar kejadian serupa tidak terulang. “Saya mengunjungi mamamama Papua di pasar-pasar, saya mendengar apa yang mereka suarakan. Saya datang ke pelabuhan, mendengar apa yang menjadi kesulitan rakyat. Saya mendengar para pendeta, pastor, dan kepala-kepala masyarakat adat. Jadi, saya ingin mendengar semua,” ujarnya.
Jokowi juga mengajak masyarakat Papua yang masih berada di hutan dan di gunung untuk bersama-bersama melakukan dialog untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
Rahmat sahid
(ars)
